Insentif PPPK Paruh Waktu Disdikbud Jombang Diduga Nyaris Disunat, SPJ Mendadak Dirombak

JOMBANG, KabarJombang.com – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang diminta melakukan tanda tangan ulang Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Langkah ini diambil setelah sempat mencuat kabar adanya pemotongan insentif yang memicu keresahan di kalangan pegawai.

Polemik ini bermula saat proses administrasi pencairan insentif pada akhir Maret 2026. Seorang operator sekolah mengungkapkan adanya perbedaan mencolok pada angka yang tertera di dokumen SPJ dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Biasanya kami tanda tangan SPJ sebesar Rp643 ribu tapi kemarin yang tertulis menyusut jadi Rp570 ribu,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Muncul dugaan bahwa selisih dana tersebut sengaja dipotong untuk beban pajak PPN. Temuan ini pun sempat memicu kekhawatiran massal karena dianggap sebagai pemotongan sepihak yang tidak transparan.

“Sekilas saya lihat di berkas itu seperti dipotong untuk pajak PPN. Mungkin banyak yang tidak sadar karena dikira normal seperti biasanya, tapi saya menyadarinya,” tambahnya.

Bantahan Cepat Disdikbud Jombang

Merespons isu yang bergulir liar, Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Wor Windari, langsung memberikan klarifikasi tegas. Ia menjamin hak para pegawai paruh waktu tetap utuh sesuai aturan yang berlaku.

“Saya sudah cek, informasi itu tidak benar. Dipastikan tidak ada pemotongan dan insentif tetap seperti biasa sebesar Rp643 ribu,” tegas Wor Windari.

Tak lama setelah klarifikasi resmi tersebut keluar, narasumber yang sama mengonfirmasi bahwa ketegangan telah mereda setelah dirinya diminta melakukan tanda tangan ulang SPJ dengan nominal Rp643 ribu.

‘Aman, tidak jadi dipotong. Kami tadi diminta tanda tangan ulang (dengan nominal penuh),” pungkasnya.