Panen Hujatan, Disdik Jombang Dicap Gagal Imbas Honor Guru Mulok Macet

​JOMBANG, KabarJombang.com – Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang kini berada di bawah sorotan tajam. Instansi ini dinilai gagal mengelola kebijakan pendidikan dasar menyusul mandeknya honor guru pembina ekstrakurikuler keagamaan (mulok diniyah) yang tak kunjung cair sejak Januari 2026.

​Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah administrasi biasa. Dampaknya sudah nyata, para guru harus mengencangkan ikat pinggang demi bertahan hidup, bahkan sebagian guru sekolah dasar (SD) memilih untuk mengundurkan diri karena beban ekonomi.

​Akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, M. Najihul Huda, menyebut kondisi ini sebagai bukti nyata lemahnya fungsi fundamental Dinas Pendidikan di Jombang.

​“Fenomena yang dialami guru mulok diniyah di Jombang hari ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar keterlambatan administratif, melainkan telah menjelma menjadi kegagalan nyata dalam tata kelola kebijakan pendidikan daerah,” tegas Huda.

​Menurut Huda, macetnya honor ini adalah buntut dari lambannya regulasi dan tidak jelasnya petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh pihak Dinas. Ia menilai, pemerintah daerah seolah membiarkan para tenaga pendidik berjuang sendirian tanpa perlindungan.

​“Ini bukan lagi sekadar persoalan kesejahteraan, tetapi cerminan bahwa negara melalui perangkat daerahnya tidak hadir dalam melindungi tenaga pendidik,” tambahnya.

​Huda juga menyoroti adanya ketimpangan besar antara janji pembangunan karakter dengan kenyataan di lapangan. Meski program madin dianggap penting, implementasinya justru menunjukkan arah sebaliknya. Pendidikan keagamaan seolah diposisikan sebagai sektor pinggiran yang tidak dikelola secara serius.

​Ia pun melontarkan pertanyaan keras bagi pemangku kebijakan di Jombang.

​“Jika program madin dianggap penting, mengapa pengelolaannya tidak dilakukan secara serius dan terstruktur?” ujarnya.

​Krisis ini diperingatkan akan berdampak panjang. Jika Dinas Pendidikan tidak segera mengambil langkah konkret, Jombang terancam kehilangan para penjaga nilai moral generasi muda akibat pengunduran diri massal para guru.

​“Jika guru sudah kehilangan kepercayaan terhadap sistem, maka yang runtuh bukan hanya kebijakan, tetapi juga legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat,” pungkas pria yang juga menjabat Kepala Program Studi Magister PAI Pascasarjana Undar tersebut.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang masih bungkam. Saat dikonfirmasi mengenai keterlambatan honor dan krisis tata kelola ini, belum ada jawaban resmi dari pihak terkait.