PETERONGAN, KabarJombang.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan perlunya penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di tengah kenaikan harga bahan pangan seperti ayam dan telur yang mulai terjadi di sejumlah daerah.
Penegasan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat menghadiri sosialisasi dan evaluasi MBG di Ballroom Hotel Yusro, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Senin (24/11/2025).
Nanik menekankan program MBG merupakan program lintas sektor yang melibatkan 17 kementerian/lembaga sehingga diperlukan koordinasi berlapis dari tingkat pusat hingga daerah.
Ia mengingatkan pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah wilayah.
“Setiap titik harus melalui jalur koordinasi berlapis, mulai dari Korwil, Korcam, hingga pemerintah daerah. Tidak boleh ada titik baru yang muncul begitu saja,” ujarnya.
Selain menyoroti koordinasi, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga ayam dan telur harus diantisipasi segera agar pelaksanaan program tidak terdampak. Kebutuhan bahan baku SPPG pasti akan meningkat seiring bertambahnya titik layanan.
“Lonjakan harga bahan pokok perlu diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan program tidak terganggu,” ungkapnya.
Perlu diketahui, di Pasar Legi Jombang, terpantau, Sabtu (22/11/2025) harga daging ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp32.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram.
Sementara, Harga cabai rawit merangkak dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram, selada naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, sawi hijau dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram, dan tomat dari Rp8.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
BGN turut merencanakan pembentukan kantor koordinasi lintas kementerian di daerah tahun 2026 sebagai pusat penyelarasan kebijakan dan integrasi struktur Korwil serta Korcam.
Adanya struktur semacam itu, diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan konsistensi pelaksanaan program di lapangan.
Selain administrasi, Nanik menyoroti pentingnya mitigasi risiko keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus seperti keracunan makanan harus melibatkan banyak pihak.
“Semua harus bergerak bersama: Dinkes, Puskesmas, BPOM, aparat kecamatan, hingga unsur keamanan,” ungkapnya.
Selian itu, menanggapi adanya laporan masyarakat terkait sejumlah temuan dalam pelaksanaan MBG di Jombang, pihak BGN memastikan akan melakukan pengecekan langsung.
“Nanti akan kami cek terkait adanya laporan tersebut,” pungkasnya.
Satgas MBG saat ini berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda). Namun ke depan, struktur tersebut akan dilebur dalam kantor koordinasi lintas kementerian/lembaga yang melibatkan Dinas Kesehatan, Pendidikan, Koperasi, Ketahanan Pangan, BPOM, dan dinas terkait lainnya.
