Miris, Program MBG di Jombang Justru Bikin Siswa Sakit, Dewan Pendidikan Geram dan Lakukan Sidak

Foto : Dewan pendidikan Jombang saat menunjukan hasil temuan dari menu makanan yang tak layak untuk MBG di SMPN 2 Jombang. (Kevin Nizar)
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Di Kabupaten Jombang, Dewan Pendidikan setempat melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 2 Jombang setelah menerima sejumlah keluhan dari orang tua siswa terkait kelayakan makanan yang dibagikan.

Inspeksi ini dipicu oleh laporan adanya siswa yang mengalami gangguan pencernaan usai menyantap makanan dari program MBG. Dalam sidak yang berlangsung Rabu (3/9/2025), Dewan Pendidikan Jombang menemukan indikasi kelalaian dalam pengelolaan distribusi makanan, mulai dari keterlambatan pengiriman hingga dugaan kualitas bahan makanan yang tidak layak konsumsi.

Baca Juga

Salah satu anggota Dewan Pendidikan Jombang, Hari Sukemi, menyesalkan minimnya informasi dari petugas lapangan terkait jumlah porsi yang disalurkan. “Ini program nasional yang serius. Jangan sampai dikelola secara asal-asalan, apalagi menyangkut soal anak-anak,” ujarnya dengan nada tegas.

Ketua Dewan Pendidikan, Cholil Hasyim, menambahkan bahwa pihaknya menemukan beberapa makanan dan minuman yang patut dipertanyakan kualitasnya. “Ada susu yang diduga kadaluarsa, buah yang busuk bahkan mengandung belatung, serta nasi goreng yang sudah basi. Ini jelas harus dievaluasi,” ungkapnya.

Dewan Pendidikan menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di wilayah Jombang dan mendorong agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap pihak penyedia layanan makanan. Mereka juga membuka ruang aduan bagi masyarakat agar kualitas program yang menyentuh langsung anak-anak sekolah ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 2 Jombang, Etik Nuroidah, menyatakan bahwa pihak sekolah hanya bertindak sebagai penerima manfaat dan tidak terlibat dalam pengadaan maupun pengawasan kualitas makanan.

Namun, ia membenarkan adanya keterlambatan distribusi dari pihak penyedia layanan makanan, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Yayasan Puspa Wijaya Abadi, yang berlokasi di Desa Kepatihan, Jombang.

“Beberapa kali pengiriman terlambat, bahkan sempat datang setelah jam makan siang. Guru-guru sampai berinisiatif membelikan makanan sendiri untuk siswa yang kelaparan,” tuturnya.

Ia juga mengakui adanya keluhan dari siswa terkait rasa dan kematangan makanan. “Kami tidak tinggal diam. Bila ada makanan yang tidak layak, kami segera tindak lanjuti dan mengimbau siswa untuk melapor,” tambahnya.

Di pihak lain, perwakilan dari SPPG yang mengaku sebagai vendor, Lilis Wijayati, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kejadian tersebut. “Kami masih dalam tahap awal pelaksanaan. Masukan ini jadi bahan perbaikan kami agar ke depan lebih tepat waktu dan sesuai standar,” ujarnya.

Namun, Lilis membantah adanya susu kadaluarsa dalam distribusi mereka. “Kalau soal susu, bisa dicek langsung. Tidak ada yang lewat masa berlaku,” tegasnya.

 

Berita Terkait