Administrasi Amburadul, DPRD Jombang Kritisi Disdikbud Soal Borok Honor Guru

JOMBANG, KabarJombang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang melontarkan kritik pedas terhadap amburadulnya tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Hal ini menyusul skandal keterlambatan honor guru pembina ekstrakurikuler keagamaan yang tak kunjung menemui titik terang sejak awal tahun 2026.

​Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PPP, Muhammad Ishomuddin Haidar (Gus Haidar), bilang insiden ini bukan sekadar kendala teknis biasa, melainkan bukti nyata kelalaian administratif yang fatal dan harus segera dievaluasi.

​Gus Haidar menegaskan macetnya hak para pendidik sejak Januari lalu mencerminkan sistem pengelolaan anggaran daerah yang jauh dari kata akuntabel dan responsif.

“Pemerintah daerah seharusnya memiliki mekanisme perencanaan dan distribusi anggaran yang lebih baik, berorientasi pada keberlanjutan program, serta memastikan hak para guru terpenuhi tepat waktu,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

​Menurutnya, ketidakjelasan petunjuk teknis (Juknis) dan arah kebijakan pasca perubahan status program menunjukkan lemahnya koordinasi di internal eksekutif. Hal ini, lanjutnya, sangat ironis mengingat Jombang selalu membanggakan diri sebagai Kota Santri, namun abai terhadap kesejahteraan guru pendidik karakter.

“Program ini terbukti telah melahirkan generasi hafidz dan hafidzah yang menjadi aset sosial dan spiritual daerah. Jadi keberlangsungannya harus dijaga,” ujar Gus Haidar.

​Kritik tajam legislatif ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan di lapangan, karut-marut administrasi ini telah memicu gelombang pengunduran diri para guru pembina karena tekanan ekonomi.

Guru terpaksa menggadaikan aset pribadi demi menyambung hidup. Kemudian, mundurnya para ahli agama dari sekolah mengancam ekosistem pembinaan moral siswa. Ditambah status ekstrakurikuler keagamaan yang dianggap tidak memiliki payung yang jelas.

​“Situasi ini tidak hanya merugikan para guru secara material, tetapi juga berdampak langsung pada melemahnya ekosistem pembinaan moral dan spiritual siswa di sekolah,” tegasnya.

​DPRD Jombang mendesak Pemkab untuk segera melakukan konsolidasi lintas sektoral dan berhenti bersembunyi di balik alasan keterbatasan fiskal. Jika ada kendala anggaran, legislatif menuntut transparansi dan dialog, bukan pembiaran yang berlarut-larut.

​“Tanpa perbaikan struktural, krisis pembina ini bisa berkembang menjadi degradasi kualitas pendidikan karakter. Padahal ini fondasi penting dalam mencetak generasi unggul,” tandasnya.

Gus Haidar meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan honorarium guru pembina ekstrakurikuler keagamaan, sekaligus memastikan adanya kepastian regulasi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

“Keberlangsungan program ini harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” pungkasnya.

​Sebagai informasi, jeritan para guru ini memuncak setelah belasan pembina dilaporkan belum menerima sepeser pun honor selama empat bulan terakhir, yang memaksa sebagian dari mereka meninggalkan profesi mulia tersebut demi bertahan hidup.