PETERONGAN, KabarJombang.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, kembali memicu keluhan dari sejumlah sekolah dan wali murid. Persoalan bukan hanya terkait kualitas makanan yang dinilai tidak layak, tetapi juga minimnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan setelah kolom komentar layanan MBG ditutup.
Koordinator MBG SDN Kebontemu, Bambang membenarkan adanya menu yang tidak sesuai standar dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyebut pernah menerima tahu yang belum matang hingga buah yang tidak siap dikonsumsi.
“Waktu itu menunya ada tahu dan salak. Kondisinya memang tidak seperti yang diharapkan,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan, siswa pernah menerima buah mangga utuh yang sulit dimakan tanpa alat potong. Pihak sekolah, lanjutnya, telah menegur penyedia makanan agar kualitas menu diperbaiki.
“Kami berharap penyedia bisa memberikan makanan yang benar-benar bergizi dan layak sesuai tujuan program pemerintah,” sambungnya.
Mitra penyedia MBG Kebontemu, Rodli, menyatakan seluruh bahan baku sudah diperiksa sebelum diolah. Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan adanya kesalahan dalam proses pembagian.
“Kekeliruan bisa saja terjadi. Kami siap bertanggung jawab dan memperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah wali murid menilai persoalan tidak hanya berhenti pada kualitas makanan. RET, salah satu orang tua siswa, menyayangkan sikap akun layanan MBG yang diduga dikelola penyedia karena menutup kolom komentar setelah muncul laporan terkait makanan busuk.
“Kami sudah mencoba menyampaikan keluhan, tapi komentar malah ditutup dan akunnya diprivat. Tidak ada ruang bagi kami untuk menyampaikan masukan,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, temuan menu tidak layak terjadi di beberapa lembaga pendidikan, termasuk MI Masyhariyah, PAUD Masyhariyah, dan SDN Kebontemu.
Ia menyebut adanya buah salak dan mangga busuk serta tahu bakso yang tidak matang. Bahkan sebelumnya, pihak sekolah telah memperingatkan penyedia usai ditemukannya mi basi.
“Setelah ditegur, seharusnya kualitas meningkat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” ucapnya.
Hingga kini, belum ada laporan siswa mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan dari program tersebut. Meski demikian, sejumlah pihak meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
Selain memastikan kelayakan makanan, mekanisme pengaduan dan respons terhadap keluhan masyarakat juga dinilai perlu dibenahi.
