JOMBANG, KabarJombang.com– Pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di Kabupaten Jombang mulai mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menagih transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis, terutama terkait proses rekrutmen pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai rawan menimbulkan persoalan apabila tidak dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.
Sorotan tersebut disampaikan GMNI saat menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang di Ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (13/5/2026). Audiensi tersebut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta mengatakan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya bersama DPRD Jombang terkait kajian pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat di daerah.
“Kami sebelumnya sudah membawa kajian ke DPRD Kabupaten Jombang dan menemukan sejumlah persoalan yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Jombang,” ujar Daffa saat dikonfirmasi.
Menurutnya, terdapat tiga program prioritas nasional yang menjadi perhatian GMNI, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan transparan dan tidak diwarnai penempatan yang justru menghambat jalannya koperasi di tingkat desa.
“Pemerintah Kabupaten Jombang harus transparan dalam proses perekrutan pengurus koperasi desa merah putih. Jangan sampai ada penempatan yang tidak sesuai sehingga menghambat jalannya koperasi,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar menyampaikan, seluruh masukan yang disampaikan GMNI akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas nasional.
“Ada tiga hal yang dibahas, yakni terkait KDKMP, MBG, dan Sekolah Rakyat. Masukan dari teman-teman GMNI sudah kami terima dan akan dibahas bersama OPD terkait,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Syaiful turut memaparkan perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jombang. Menurutnya, ratusan koperasi saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
“Sekitar 210 yang proses pembangunan, kemudian sekitar 167 atau sekitar 170-an sudah selesai 100 persen,” terangnya.
Meski demikian, Pemkab Jombang mengakui masih menghadapi kendala penyediaan lahan di sejumlah wilayah, terutama untuk memenuhi ketentuan luasan 20×30 meter.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi tersebut. Sebab kemampuan fiskal daerah juga sangat terbatas untuk pembelian lahan,” pungkasnya.
