Urgensi Dipertanyakan, Publik Berhak Tahu Hasil Kunker DPRD Jombang

JOMBANG, KabarJombang.com – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Jombang, mempertanyakan urgensi kunjungan kerja (kunker) puluhan anggota DRPD di tengah pandemi covid-19, serta disaat ribuan orang mengungsi karena rumah mereka terendam banjir, Senin, 8 Februari 2021 lalu.

Ketua FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang) Joko Fatah Rochim menuturkan, seharusnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat memublikasikan hasil kunjungan kerja (kunker) selama ini.

“Mana pertanggung jawabannya ke masyarakat. Transparansi lah, ini lho hasil kerja atau kunker kita dan itu tunjukkan hasilnya, jangan habis kunker diam-diam saja gak publikasi masyarakat tidak tahu. Tahunya hanya ada LPJ,” tegas Fattah kepada KabarJombang.com, Jumat (26/2/2021).

Dia menilai jika kunker yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jombang.

“Anggaran yang dipakai kunker itu tidak sedikit lho, tapi hasilnya apa? Mana? Gak ada kan, harusnya setiap setalah kunker ada transparansi yang dipublikasikan untuk masyarakat tentang kegiatan kunker,” katanya.

Disaat masyarakat dibatasi ruang geraknya untuk aktivitas selama pandemi covid-19. Namun, kata Fattah, anggota DPR Jombang malah melakukan kunker ke provinsi Jawa Tengah.

“Saya termasuk tidak setuju kalau kunker tetap dilakukan disaat PPKM atau pembatasan dilakukan selama covid-19.Rakyat dibatasi ruang geraknya tapi Dewan kunker sana sini,” ungkapnya.

Diketahui anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan kunker anggota dewan mencapai ratusan juta, ini diungkapkan mantan anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya kepada KabarJombang.com beberapa waktu lalu.

“Satu kali kunjungan itu kalau diitung-itung sudah mengeluarkan puluhan juta, hitung aja jika kunjungan tiga hari dikali Rp 400 ribu ketemunya sudah Rp 1,2 juta kali 50 anggota DPRD sudah 60 juta itu hanya UH-nya, belum biaya kunker transport dan hotel,” bebernya.