JOMBANG, KabarJombang.com — Sejumlah komunitas pemuda dan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Jombang mengangkat persoalan terbatasnya ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. Hal ini mencuat dalam diskusi bertema Youth, Peace and Security yang digelar oleh Aliansi Inklusi Jombang sebagai bagian dari program Community Action for Youth, Peace and Security 2026.
Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama untuk memetakan kondisi aktual yang dihadapi anak muda sekaligus merumuskan strategi advokasi kebijakan yang lebih inklusif. Diskusi diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari organisasi pemuda, lembaga layanan, hingga aktivis sosial di Jombang.
Dalam forum tersebut, peserta mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Mulai dari terbatasnya ruang untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik, meningkatnya sikap apatis terhadap isu sosial, hingga dorongan kuat untuk mencari pengakuan diri tanpa dukungan lingkungan yang memadai.
Selain itu, anak muda juga dinilai masih rentan terhadap berbagai persoalan serius, seperti kekerasan seksual, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan publik, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan inklusif.
Sekretaris Jenderal Aliansi Inklusi Jombang, Priwahayu, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Anak muda seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, bukan sekadar objek kebijakan. Namun, hingga saat ini ruang partisipasi yang tersedia masih sangat terbatas dan belum bermakna,” ujarnya pada Selasa (17/3/2026).
Ia juga menambahkan bahwa kurangnya akses informasi, khususnya terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), menjadi salah satu akar persoalan yang perlu segera diatasi. Menurutnya, rendahnya literasi ini berdampak langsung pada meningkatnya kerentanan remaja terhadap kekerasan dan berbagai risiko kesehatan.
Berdasarkan pemaparan data dari sejumlah lembaga layanan di Jombang, sepanjang 2025 tercatat ratusan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang berdampak pada perundungan, putus sekolah, hingga kehamilan tidak diinginkan.
Sementara itu, kasus HIV juga masih menjadi perhatian dengan ribuan orang tercatat hidup dengan HIV, termasuk di kalangan usia muda.
Priwahayu menyebutkan bahwa temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan sosial serta edukasi yang lebih komprehensif bagi generasi muda. Ia menilai, tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini berpotensi menghambat terciptanya lingkungan yang aman dan inklusif.
“Data ini bukan sekadar angka, tetapi gambaran nyata kondisi anak muda kita hari ini. Ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi pemerintah daerah,” katanya.
Diskusi juga menyoroti berbagai hambatan struktural, seperti belum adanya forum komunikasi lintas sektor yang berkelanjutan, meskipun regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak sudah tersedia. Selain itu, partisipasi pemuda dalam forum perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang, dinilai masih belum optimal.
Peserta juga mengangkat sejumlah isu lain yang berkembang di lapangan, seperti meningkatnya kekerasan berbasis gender online, stigma terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, hingga lemahnya mekanisme penanganan perundungan di lingkungan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Priwahayu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi anak muda. Ia menyebut bahwa pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas perlu duduk bersama dalam merumuskan solusi.
Sebagai tindak lanjut, Aliansi Inklusi Jombang bersama jaringan komunitas akan menyusun policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan berbasis perspektif generasi muda. Dokumen tersebut rencananya akan menjadi bahan dialog dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Selain itu, forum advokasi publik bertajuk “Masyarakat Jombang Bersuara” juga akan digelar untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda, dalam proses perencanaan pembangunan.
Priwahayu berharap, langkah-langkah ini dapat mendorong terciptanya ruang yang lebih aman, inklusif, dan partisipatif bagi generasi muda di Jombang.
“Kami ingin memastikan suara anak muda benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pembangunan,” tutupnya.
