JOMBANG, KabarJombang.com – Tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Desa Nasional. Momentum ini selayaknya dimaknai lebih dari sekadar perayaan simbolik, melainkan sebagai ruang refleksi atas perjalanan panjang pembangunan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa. Bagi para pelaku pendampingan, satu dekade terakhir merupakan rentang waktu yang sarat dinamika—penuh capaian, pembelajaran, sekaligus tantangan yang perlu ditata ulang.
Sejak awal, kehadiran pendamping desa dirancang untuk memastikan desa mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendamping diharapkan berperan sebagai fasilitator proses, bukan pengambil alih keputusan. Dalam praktiknya, peran ini terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas kebijakan serta beragamnya kondisi sosial desa.
Tidak dapat dipungkiri, pendampingan desa telah memberikan kontribusi nyata. Di banyak wilayah, tata kelola pemerintahan desa mengalami perbaikan. Musyawarah desa semakin terbuka, perencanaan lebih berbasis kebutuhan warga, dan kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas kian meningkat. BUM Desa tumbuh sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, meskipun capaian dan keberhasilannya belum merata di setiap desa.
Pendamping juga memainkan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional yang bersifat teknokratis dengan realitas desa yang kontekstual. Dalam keseharian, pendamping membantu desa memahami regulasi, menata administrasi, sekaligus menjaga ruang partisipasi warga. Pada titik ini, pendampingan turut membangun kepercayaan diri desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Namun, refleksi yang jujur juga menuntut pengakuan atas berbagai keterbatasan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas, pendampingan kerap bergeser menjadi aktivitas yang sangat administratif. Fokus pada pemenuhan laporan, target, dan sistem aplikasi sering kali menyisakan ruang yang sempit bagi proses pemberdayaan yang bersifat substantif. Tantangan ini bukan semata persoalan individu pendamping, melainkan cerminan dari desain sistem yang masih perlu terus disempurnakan.
Relasi antara pendamping dan pemerintah desa juga membutuhkan penguatan. Dalam beberapa konteks, masih dijumpai perbedaan persepsi mengenai peran pendamping—apakah sebagai mitra, fasilitator, atau pengawas. Ketidaksinkronan persepsi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pendampingan. Karena itu, kejelasan peran dan batas kewenangan menjadi aspek penting dalam menjaga kemitraan yang sehat dan produktif.
Aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah keberlanjutan sistem pendampingan itu sendiri. Dinamika kebijakan, penataan tenaga pendamping, serta pola kontrak kerja yang terus beradaptasi merupakan bagian dari proses pembelajaran kelembagaan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan agar sistem pendampingan semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan desa yang terus berkembang.
Memasuki lebih dari satu dekade implementasi Undang-Undang Desa, pendampingan desa perlu bergerak menuju fase kedewasaan. Desa hari ini tidak lagi berada pada titik awal yang sama. Ada desa yang telah maju dan membutuhkan penguatan inovasi, ada desa berkembang yang memerlukan konsolidasi, dan ada pula desa dengan tantangan struktural yang masih kompleks. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan menjadi sebuah keniscayaan.
Pendamping desa pada hakikatnya hadir untuk memampukan desa, bukan menggantikannya. Keberhasilan pendampingan tidak diukur dari seberapa besar peran pendamping terlihat, melainkan dari sejauh mana desa mampu mengambil keputusan secara mandiri dan berkelanjutan.
Hari Desa Nasional menjadi pengingat bahwa pembangunan desa adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kerja bersama. Apresiasi patut diberikan kepada para pendamping desa yang terus bekerja dengan dedikasi di tengah dinamika kebijakan dan tantangan lapangan. Pada saat yang sama, ruang refleksi dan perbaikan harus tetap terbuka agar pendampingan desa senantiasa relevan dengan tujuan awalnya.
Pada akhirnya, desa yang kuat tidak lahir dari pendampingan yang dominan, melainkan dari pendampingan yang tepat peran, tepat waktu, dan berpihak pada kemandirian desa.
Oleh: Maghfuri Ridlwan
Koordinator TPP Provinsi Jawa Timur
