JOMBANG, KabarJombang.com – Kebijakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang dilaksanakan Bupati Warsubi menuai kritik dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Direktur Lingkar Indonesia untuk Keandilan (LInK) Jombang, Aan Anshori, menilai langkah tersebut lebih menyerupai strategi politik ketimbang upaya serius memperbaiki kualitas birokrasi.
“Apabila mutasi benar-benar berlandaskan evaluasi kinerja, seharusnya disertai laporan terbuka kepada publik. Namun faktanya, tidak ada penjelasan resmi terkait alasan pergantian pejabat. Hal ini bertolak belakang dengan klaim keberhasilan pembangunan yang kerap disampaikan Bupati,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler.
Aan juga menyoroti pelaksanaan uji kesesuaian jabatan (job fit) yang berlangsung secara tertutup. Minimnya transparansi, menurutnya, menimbulkan pertanyaan publik terkait tujuan rotasi di puluhan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mutasi ini lebih terlihat sebagai upaya menjaga legitimasi politik Bupati, bukan sebagai jawaban atas persoalan birokrasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Aan menegaskan bahwa Jombang masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendesak.
Setidaknya terdapat tujuh isu yang menurutnya wajib menjadi prioritas pemerintah daerah, yakni tingginya angka pengangguran yang mendekati 30 ribu orang, kasus stunting sekitar 4 ribu anak, persoalan perpajakan daerah, dugaan korupsi di desa, lemahnya perlindungan perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum maksimal, serta meningkatnya angka anak putus sekolah.
Data preventif sementara mengenai stunting di Kabupaten Jombang, tahun 2024 menyentuh 4.6%, sementara per bulan Juni 2025 menyentuh angka 3,97%. “Energi Bupati seharusnya difokuskan pada problem nyata masyarakat, bukan sekadar bongkar pasang pejabat tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Ia juga meminta DPRD Jombang agar tidak pasif dalam menyikapi situasi tersebut. Dengan anggaran serta tunjangan besar yang diterima, legislatif diharapkan bersikap kritis dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.“Rakyat menunggu solusi nyata, bukan hanya seremoni politik,” pungkas Aan.
Sementara itu, Pemkab Jombang kembali merombak struktur birokrasi melalui pelantikan 25 pejabat manajerial pada Kamis (11/9/2025) di Pendopo Kabupaten. Prosesi berlangsung khidmat dengan kehadiran para pejabat yang mengenakan jas hitam dan dasi merah, menandai momen penting dalam karier mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Mutasi dan promosi bukan sekadar seremonial. Yang terpenting adalah bagaimana pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Jombang,” ujarnya kepada awak media.
Para pejabat yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis di OPD, mulai dari asisten daerah, kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga camat.
