Soal Kekacuan di Dispendukcapil, DPRD Jombang Masih “Mlempem”

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Jombang, Cakup Ismono. (FOTO: AAN)

KABARJOMBANG.COM – Fungsi kontrol kalangan legislatif terhadap kinerja eksekutif di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, masih belum menunjukkan taringnya. Bahkan, kalangan Anggota Legislatif di DRPD Jombang, hingga saat ini belum menunjukan sikapnya terhadap kekacuan yang terjadi pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, hingga Rabu (22/11/2017).

Seperti yang dikatakan Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Jombang, Cakup Ismono. Saat dirinya ditanya soal adanya kekacuan tersebut, menurutnya saat ini pihaknya masih mencari solusi terhadap kekacauan yang terjadi terhadap pelayanan di Dispendukcapil Jombang. Termasuk, meminta adanya tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebelumnya masuk dalam usulan saat hearing dengan pihak Dispendukcapil, beberapa waktu lalu.

“Kita sudah meminta tenaga ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tetapi memang sulit, hampir tidak mungkin. Karena tenaga yang dibutuhkan di pelayanan Dispendukcapil ini adalah tenaga ITE. Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbatas tenaganya, sedangkan rekruitmen dari Menpan sampai saat ini tidak ada,” katanya.

Sementara itu, minimnya peralatan yang dimilki Dispencukcapil Jombang, diduga kuat juga menjadi penyebab adanya kekacauan yang terus terjadi. Sebab hingga saat ini, menurut Kepala Dinasnya, Ahmad Sjarifudin, alat pencetakan E-KTP hanya terdapat 10 alat. Namun yang bisa digunakan hanya 7 alat.

“Alatnya hanya ada sepuluh. Namun, kita hanya berani memakai 7 alat, sebab sisanya untuk jaga-jaga, jika ada alat yang error bisa kita gantikan dengan alat yang tersedia,” katanya.

Menanggapi hal itu, Cakup kembali membeberkan, keterbatasan alat sampai saat ini belum bisa diajukan. Alasannya, adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Untuk keterbatasan alat, memang belum diajukan karena memang keterbtasan anggaran. Kita ini, sudah dipotong sebesar Rp 7,26 Miliar oleh pusat. Jadi, mengatur untuk anggaran belanja sangat sulit,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya berjanji akan mengambil langkah untuk bisa mengatasi adanya kekacauan yang terjadi berlarut-larut itu. Termasuk akan menyampaikan permasalahan ini kepada pimpinan DPRD Jombang untuk disampaikan kepada Bupati terkait polemik ini.

“Yang akan dilakukan nantinya, yang pasti untuk rekaman e-KTP harus selesai. Ini mutlak. Karena ini untuk kepentingan Pemilu nantinya. jadi ini menjadi skala prioritas. Namun, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah, karena semua daerah memang seperti itu, dan yang menggendalikan kebutuhan blangko itu dari pusat. Yang jelas, alat akan kita perjuangkan nantinya untuk ditambah. Melalui, pimpinan dewan akan ke pak Bupati, dan nantinya kita tunggu seperti apa hasilnya,” terang politisi PDIP ini. (aan/kj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here