DPRD Jombang, Digaji Rakyat Kinerja Tak Jelas

JOMBANG, KabarJombang.com – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, sejak dilantik Kamis, 26 September 2019 hingga kini mulai dipertanyakan. Karena, selama ini wakil rakyat itu hanya menunjukkan keegoan kelompok masing-masing.

Dari hasil jejak pendapat yang dilakukan tim KabarJombang.com dengan mengambil sampel salah satu daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD Jombang, beberapa warga menunjukkan respon tidak mengetahui kinerja legislatif. Padahal mereka menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

“Saya kurang tau bagaimana kinerja DPRD Jombang, DPRD itu bagaimana? Saya tidak mengerti. Dan saya ndak pernah dengar-dengar kayak gitu, tapi waktu pemilu kemarin ya nyoblos. Kalau saya ini ya cuma manut-manut saja,” kata Siti Khotimah, warga Peterongan, Rabu (3/3/2021).

Hal senada juga diungkap Eriko, warga Jogoroto. Ia tidak begitu mengetahui seperti apa kinerja wakil rakyat setelah Pileg 2019 hingga sekarang. Padahal anggota dewan memiliki masa reses sebanyak 3 kali dalam setahun untuk bisa menyerap aspirasi serta menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat di dapil mereka masing-masing.

Bahkan masyarakat umum pun tidak tau menau seperti apa DPRD dalam bekerja dan hasil yang dirasakan pun tak sampai pada masyarakat.

“Saya tidak tau bagaimana itu kinerja DPRD dan saya sendiri juga kurang peduli sama urusan DPRD,” kata Lukman, warga Sumobito menambahkan.

Sementara Hardiyanto, warga Jombang Kota menuturkan, jika kurang paham seperti apa bentuk kinerja DPRD. Dia berharap agar anggota legislatif Jombang bisa menjalankan semua tugas dengan baik.

“Saya kurang tau kinerjanya DPRD, dan saya juga berharap agar DPRD Jombang sebagai wakil rakyat jika bekerja lakukan yang terbaik saja dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Jombang. Karena mereka dibayar pakai uang rakyat,” tandasnya, kepada KabarJombang.com, saat berbincang di Kebon Rojo, Rabu (3/3/2021).

LInK: Kinerja DPRD Jombang Tidak Jelas

Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori menyebut, bahwa kinerja DPRD Jombang selama ini tidak jelas.

Terkait responsivitas terhadap kasus korupsi, anggaran Covid-19, POC, Rubuhan dan lain sebagainya.

“Kinerja DPRD Jombang itu jelek, apalagi komitmennya terhadap pemberantasan korupsi (seperti, POC, rubuha, anggaran covid-19 dan lain sebagainya). Mereka (DPRD) tidak ada gerakan serius dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas terkait hal-hal seperti itu,” kata Aan kepada KabarJombang.com, Selasa (2/3/2021).

“Dan menurutku mereka itu punya hak interpelasi atau hak untuk investigasi yang menyangkut sejauh mana kebijakan-kebijakan tertentu untuk lebih diperdalami lagi,” imbuhnya.

Terkhusus kasus anggaran covid-19, DPRD Jombang terkesan kurang tegas dan sigap terhadap transparansi data yang digunakan oleh eksekutif.

Begitupun terkait regulasi, DPRD Jombang tidak pernah memproduksi regulasi yang dibutuhkan masyarakat selama ini.

“Dan publik ini kan jarang dilibatkan dalam proses hearing atau audiensi terkait kebijakan apa yang harus dibuat oleh dewan itu sendiri. Dan seharusnya DPRD ini kan harus lebih pro aktif ya, menyangkut regulasi apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sendiri, dan masyarakat bisa mengusulkan itu,” ungkapnya.

Tidak diketahuinya kinerja DPRD Jombang oleh publik atau masyarakat Jombang itu sendiri karena DPRD Jombang hingga saat ini tidak ada media informasi atau website terkait hasil kinerjanya yang bisa diakses oleh publik.

“Yang paling memalukan di DPRD hingga saat ini kan mereka tidak memiliki media informasi atau website yang bisa diketahui masyarakat tanpa harus datang ke kantor DPRD Jombang. Tapi itu tidak dilakukan, padahal anggaran mereka banyak,” tegasnya.

Hasil kunjungan kerja (kunker) DPRD Jombang pun turut disinggungnya, karena tidak ada hasil yang ril dari kunker tersebut baik dilaporkan ke masyarakat maupun diaplikasikan.

“Yang jadi pertanyaan saya juga itu hasil kunker itu apa? Kenapa mereka tidak bersosialisasi? Karena mereka itu males membuat website. Dan saya menduga tidak adanya website itu memang disengaja supaya masyarakat tidak bisa memantau,” geramnya.

“Jika DPRD tidak mampu membuat website, kita nanti siap menggalang donasi untuk membuat website. Wong uang banyak kok pura-pura gak punya uang, gak jelas itu. Dan menurutku DPRD periode ini kinerjanya paling buruk dalam sejarahnya, Pak Mas’ud Zuremi seharusnya lebih sensitif lagi,” sambungnya.

Aan menambahkan, jika dengan tidak baiknya kinerja DPRD Jombang dengan anggaran yang sudah disediakan negara untuk DPRD. Maka DPRD Jombang harus meminta maaf kepada masyarakat Jombang, kemudian untuk kedepannya membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.