JOMBANG, KabarJombang.com – Alih-alih beroperasi melayani masyarakat, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang justru diterpa persoalan baru. Sejumlah karyawan yang telah direkrut dilaporkan memilih mengundurkan diri, padahal gerainya belum dibuka.
Belakangan, muncul pengakuan mengejutkan dari salah satu mantan karyawan mengenai kejelasan nasib dan tekanan kerja di lapangan.
Mantan karyawan gerai KDMP di Jombang yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan pengalamannya selama bekerja sekitar dua minggu, tepatnya sejak tanggal 15 hingga 24 Mei. Ia mengaku memutuskan mundur karena realita di lapangan sangat jauh dari harapan awalnya untuk memperbaiki nasib.
”Ketika mengetahui fakta di lapangan, saya mendapatkan perlakuan tidak adil. Selain itu, masalah jabatan juga belum transparan. Padahal kalau dilihat di media sosial, data struktur KDKMP sudah tersebar luas,” ungkapnya saat dikonfirmasi Senin (25/5/2026).
Ia merasa posisinya tidak dihargai karena selain dibebani tanggung jawab utama, dirinya juga dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di luar job desk, tanpa ada pengakuan atas kontribusi tersebut. Tekanan psikologis dari rekan kerja menjadi faktor penentu yang membuatnya berpikir dua kali untuk bertahan.
Ia membeber rekan kerjanya kerap memberikan perintah secara sepihak dan dinilai tidak adil dalam membagi beban kerja.
Eks karyawan KDMP ini menceritakan salah satu kejadian fisik yang melelahkan sebelum ia memutuskan keluar. Saat itu, ia diminta memindahkan barang-barang berat puluhan kilogram dari toko ke gudang.
”Barang yang harus dibawa itu banyak. Itu saya angkat hampir 90 persen sendirian. Sedangkan rekan saya, cuma membawa beberapa kotak saja,” jelasnya.
Ironisnya, ketika ia menyempatkan diri mengecek musala untuk bersiap beribadah setelah kelelahan mengangkat barang, ia justru dituduh tidak bekerja oleh oknum aparat yang kebetulan sedang berada di lokasi. Sejak insiden salah paham tersebut, ia mengaku terus-menerus diincar dan dicari-cari kesalahannya.
Ketidaktransparan pihak manajemen semakin terlihat dari status jabatan dan hak keuangan karyawan. Meski memegang jabatan struktural sebagai Wakil Kepala Toko di dokumen, pada kenyataannya ia belum pernah menerima kejelasan kontrak maupun hak finansial.
”Saya kaget, wah ternyata saya dapat jabatan Wakil Kepala Toko. Tapi kenyataannya saya belum menerima gaji sepeser pun. Jadi ibaratnya, saya hanya membantu secara sukarela selama dua minggu ini,” pungkasnya.
Fenomena mundurnya pekerja ini salah satunya terjadi di gerai KDMP Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang.
Kepala Desa Sambongdukuh, Khairur Roziqin menceritakan jika ada pekerja KDMP yang memilih mundur setelah sebelumnya direkrut oleh PT Agrinas.
“Ada kurang lebih dua atau tiga karyawan yang sudah direkrut dan memilih mengundurkan diri,” ujarnya.
Meski begitu, Roziq, sapaan akrabnya, menyebut salah satu alasan pengunduran diri yang diketahuinya secara pasti adalah karena kondisi hamil.
“Yang jelas satu alasan pengunduran diri karena kondisi hamil,” katanya.
Roziq menambahkan bahwa proses pengunduran diri dilakukan secara resmi. Pihak pengurus gerai bersama pengawas koperasi meminta karyawan yang keluar untuk membuat surat pengunduran diri.
“Kami minta untuk membuat surat pengunduran diri secara resmi dan pengangkatan karyawan kembali juga dilakukan secara resmi,” tambahnya.
Hingga kini, gerai KDMP Sambongdukuh sendiri belum mulai beroperasi meski telah di-launching sekitar 10 hari lalu. Pihak desa berdalih saat ini masih dalam tahap pembimbingan teknis kepada para karyawan serta menunggu kelengkapan distribusi barang.
Kondisi berbeda diklaim oleh Kepala Desa Mojongapit, M. Iskandar Arif. Ia memastikan seluruh karyawan KDMP di desanya masih bertahan dan tetap aktif mengikuti persiapan operasional koperasi.
“Di Mojongapit tidak ada yang mundur. Kami tetap memotivasi mereka agar setiap hari tetap ada di koperasi,” ujarnya.
Selain persoalan SDM dan manajemen internal, sejumlah gerai KDMP di Jombang saat ini memang masih menghadapi kendala distribusi barang dan kepastian harga dari pusat. Alasan logistik ini membuat koperasi belum berani membuka layanan kepada masyarakat meski bangunan dan sebagian stok barang sudah tersedia di lokasi.
