Seragam Sekolah Gratis di Jombang Direfocusing, Meski Ada Alternatif Lain

JOMBANG, KabarJombang.com – Program seragam sekolah gratis tahun 2021 di Kabupaten Jombang yang sejatinya, bisa dirasakan siswa di tengah pandemi. Namun, anggaran direfocusing untuk penanganan covid-19.

Padahal menurut anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Mustofa masih banyak alternatif anggaran lainnya yang bisa direfocusing dan tidak malah mengorbankan seragam sekolah gratis.

Padahal diungkapkannya, asumsi masyarakat atau wali murid adalah mendapatkan seragam gratis, membuat kecewa karena berbayar apalagi dikondisi saat pandemi.

“Seharusnya banyak alternatif untuk refocusing, ada seragam gratis, proyek alun-alun, bantuan PKL, pasar legi, penyertaan modal panglungan (kurda), sepeda motor Disperta, dan dana cadangan pemilu,” tuturnya kepada KabarJombang.com, Kamis (9/9/2021).

Selain itu, seragam sekolah tahun 2021 merupakan visi misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang) Kabupaten Jombang yang sudah dikaji, namun berujung dicoret asal-asalan.

“Tujuan refocusing ini adalah penanganan Isoter rumah sehat dan saya sangat setuju, cuma kenapa seragam gratis ini yang dikorbankan artinya ini menabrak panduan Menteri Keuangan tentang pengalihan anggaran. Kajiannya ini mentah dan menimbulkan kegaduhan masyarakat,” ungkap Mustofa.

Mendengar kabar kain seragam gratis diberikan tahun 2022 dengan double dan dianggarkan lagi, menurut Mustofa hal ini menunjukkan terkesan di paksakan.

Dipaksakan untuk direcofusing kemudian ditambahkan kembali. Lagi-lagi pihaknya mempertanyakan kajian hal itu, sementara pada Pandangan Akhir (PA) refocusing seragam sekolah diterima dengan berat hati oleh anggota dewan.

3 Bulan Rumah Sehat Jombang Telang Anggaran Rp 15 Miliar

Mustofa menambah jika rumah sehat yang ada saat ini untuk dipadatkan menjadi beberapa zonasi yang terbagi diberbagai titik melainkan tidak harus ada 21 Isoter rumah sehat di setiap Kecamatan. Terlebih juga ditemukan double anggaran dalam rumah sehat ini.

“Harusnya ada evaluasi, karena rumah sehat ada yang kosong. Rumah sehat terkesan dipaksakan hadir untuk dibentuk harusnya ditata dan ada regulasi, minimal ada perbup rumah sehat karena ini melibatkan dua anggaran tidak hanya dengan SK saja,” jelasnya.

Tak hanya itu, pria yang kerap dipanggil Cak Mus ini menyoroti anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) agar pembiayaan rumah sehat diefektifkan agar dihitung per orang, bukan tiap Kecamatan. Sebab ada rumah sehat yang kosong namun dana tersedia Rp 104 juta, itupun dinilai tidak efektif.

“Rumah sehat tetap jalan menggunakan dana BTT, dalam satu bulan berdasarkan RKB menghabiskan Rp 4,6 miliar (bulan Agustus) jika dalam 3 bulan sekitar Rp 15 miliar. Jangan diteruskan jika sudah tidak efektif jadikan 5 titik atau zona misal karisidenan Zona Ploso, Zona Barat, Timur dan sebagainya sehingga efisien anggaran,” tegas Cak Mus.

Melihat ketidakefektifan itu, Mustofa berpendapat daripada terjadi silpa agar anggaran dapat dialihkan untuk kekurangan insentif nakes, bansos, atau warga isoman yang miskin.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga mendapati adanya double anggaran dalam BTT isoter rumah sehat dalam RAB tercantum dari Dana Desa makanan/minuman (Mamin) pasien, padahal itu dianggarkan Dinkes, Kemudian vitamin juga dianggarkan double dari berbagai pihak yang tidak disebutkan jenisnya. Selanjutnya honor petugas kebersihan dianggarkan di Dana Desa tapi di BTT juga ada.

“Tanpa pengaduan atau ada pengaduan APH bisa turun, dana APBD ini yang harus dikoreksi adalah kebijakan, kebijakan dipaksakan belum ada regulasi. Bukan langsung berjalan menggunakan dana desa,” imbuhnya.

Pihaknya berharap agar Pansus covid-19 harus bertindak dari hasil monitoring dan evaluasi disampaikan rekomendasi pada paripurna DPRD, sehingga muncul rekomendasi dari paripurna DPRD.