JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo pada Rabu (20/8/2025) malam. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan langkah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.
Ketua PKDI, Supono, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis Pemkab Jombang. “Apabila terdapat persoalan di lapangan, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib menjadi satu kesatuan,” ujarnya.
Dari audiensi tersebut, PKDI Kabupaten Jombang mengeluarkan tiga poin sikap:
1. Mendukung penuh revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/P2).
2. Menjaga soliditas PKDI untuk mendukung kondusivitas pemerintahan dan masyarakat Jombang.
3. Mendukung penuh kepemimpinan Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera.
Bupati Jombang, H. Warsubi, menjelaskan bahwa kenaikan PBB merupakan isu yang juga dihadapi oleh 146 kabupaten/kota lain di Indonesia. Ia mempersilakan pemerintah desa untuk membantu warga yang merasa keberatan agar menyampaikannya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Terkait revisi Perda Nomor 13 Tahun 2025, Bupati mengakui adanya potensi penurunan PAD. “PAD tahun 2024 mencapai Rp51 miliar… Dengan revisi ini, ada potensi penurunan lagi di tahun 2026 sekitar Rp15 miliar. Namun, langkah ini diambil demi meringankan beban masyarakat,” ungkap Bupati Warsubi.
Untuk menutupi potensi penurunan tersebut, Bupati Warsubi menyoroti sumber PAD lain, seperti kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mencontohkan Perkebunan Panglungan yang mulai menunjukkan progres positif dan berpotensi menyumbang Rp300 hingga Rp500 juta. Ia juga berharap kontribusi signifikan datang dari Bank Jombang, Perumdam Tirta Kencana, dan Aneka Usaha Seger.
Menutup arahannya, Bupati menekankan pentingnya sinergitas dan kekompakan antara pemerintah daerah dan desa untuk menjaga stabilitas wilayah. Ia menargetkan 780 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat diselesaikan 100 persen pada November mendatang.
“Kami ingin Jombang selalu kondusif. Kekhawatiran masyarakat terkait PBB insyaallah dapat diselesaikan… Terima kasih kepada seluruh kepala desa yang telah mendukung penuh upaya pemerintah daerah,” pungkasnya.
