JOMBANG, KabarJombang.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan Program Sekolah Rakyat tetap mulai beroperasi pada 14 Juli 2026 meski tenaga pendidik yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) belum seluruhnya siap bertugas. Upaya menghindari penundaan kegiatan belajar mengajar, Pemkab menyiapkan guru aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer sebagai pengajar sementara selama masa transisi.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, Purwanto, mengatakan penugasan guru dari daerah dilakukan hingga pemerintah pusat menempatkan guru dan tenaga kependidikan hasil rekrutmen Kemensos.
“Guru ASN maupun honorer akan kami tugaskan sementara selama kurang lebih empat bulan. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Cabang Dinas Pendidikan Jombang sedang mempersiapkan kebutuhan tersebut,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, seluruh guru yang ditugaskan Pemkab akan kembali ke sekolah atau instansi asal setelah guru dan tenaga kependidikan yang menjadi kewenangan Kemensos mulai bertugas.
Ia menjelaskan, penugasan guru dilakukan berdasarkan kebutuhan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan Jombang, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah tersebut diambil agar pelaksanaan angkatan pertama Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai jadwal.
Selain menyiapkan tenaga pendidik, Pemkab Jombang juga mempercepat berbagai tahapan persiapan melalui Tim Transisi Sekolah Rakyat yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati.
“Tim tersebut beranggotakan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta instansi vertikal,” ucap Purwanto.
Tim transisi bertugas mengawal seluruh proses persiapan, mulai dari penyusunan rencana kerja, fasilitasi penyediaan lahan dan administrasi pembangunan gedung permanen, hingga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan drainase.
Selain itu, tim memperbarui data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, meliputi layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, hingga administrasi kependudukan.
“Berbagai layanan pemerintah juga akan diintegrasikan, mulai dari layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial hingga administrasi kependudukan, guna mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara menyeluruh,” pungkas Purwanto.
Sementara itu, kuota peserta didik Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Jombang telah terpenuhi seluruhnya. Sebanyak 270 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti program pendidikan gratis tersebut, dengan masing-masing jenjang diisi 90 peserta didik.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Dheny Widiyastiti, mengatakan proses seleksi dan pendataan calon peserta didik telah selesai dilaksanakan.
“Setiap jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA, sudah terpenuhi masing-masing 90 siswa,” ujarnya, Sabtu (27/6/2026).
Dinas Sosial menyiapkan kuota cadangan sebesar 10 persen atau sembilan siswa pada setiap jenjang sebagai antisipasi apabila terjadi perubahan data sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Menurut Dheny, terpenuhinya kuota peserta merupakan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Ia menambahkan, proses penjaringan memprioritaskan anak-anak yang putus sekolah, berisiko putus sekolah, anak terlantar, serta berasal dari keluarga pada kelompok desil 1 dan desil 2 agar program tepat sasaran.
“Tim gabungan melakukan verifikasi langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah-rumah calon peserta didik, termasuk di wilayah pelosok,” pungkasnya.
