Jombang Dilanda Banjir, Anggota DPRD Malah Kunker ke Jateng

JOMBANG, KabarJombang.com – Di saat ribuan orang mengungsi karena rumah mereka terendam banjir, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang justru melakukan kunjungan kerja (Kunker) sejak Senin, 8 Februari 2021.

Informasi yang didapat KabarJombang.com para anggota dewan tersebut menggelar kunker ke Jawa Tengah. Saat dikonfirmasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Pinto membenarkan hal tersebut.

Ia menuturkan jika DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja mulai tanggal 8 sampai 10 Februari 2021.

“Iya benar mulai tanggal 8,9 dan 10 kunjungan kerja ke Jateng, komisi A ke Karangannyar, komisi B ke Klaten komisi C ke Sukoharjo dan komisi D ke Salatiga,” jelas Pinto ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Keputusan DPRD Kabupaten Jombang tetap melakukan kunker di saat warga di Kecamatan Bandar Kedunmulyo terkena bencana banjir disesalkan Ketua Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM) Faizuddin Fil Muntaqobat.

Faiz menilai rasa kemanusian DPRD Jombang telah hilang.

“Science of Humanity DPRD Jombang ini hilang, saya mencurigai rasa dan nilai kemanusian itu hilang karena mengejar rasa ingin mendapatkan sebuah keuntungan,” kepada KabarJombang.com, Selasa (9/2/2021).

Faiz menyebut, adanya kunker menunjukkan bahwa anggota DPRD memperlihatkan kepada khalayak di Kabupaten Jombang bahwa ada yang sudah hilang sejak lama yakni rasa keterwakilan rakyat terhadap anggota dewan.

“Dimana seharusnya anggota dewan lah yang seharusnya terlebih dahulu menanggapi, terjun, saat masalah timbul apalagi ini adalah bencana,” tambahnya.

Dia mendorong DPRD Kabupaten Jombang untuk segara melihat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait peringatan dini yang dilakukan Pemkab Jombang terhadap bencana ini.

“Selanjutnya bagaimana pemkab Jombang melakukan skema pasca banjir nanti? Apakah berani DPRD Jombang meneriakkan hal ini? Jangan-jangan adanya kunker ini membukam hak-hak DPRD yang selama ini sama sekali tidak pernah diambil, misalnya hak tanya dan interpelasi,” tegasnya.

Terkait dana yang digunakan kunker, menurutnya ini sangat mencinderai rasa kemanusiaan, dimana saat pandemi covid seharusnya dana di refocusing sesuai anjuran pemerintah pusat untuk pemulihan kesejahteraan, malah digunakan kunker.

“Apalagi di Jombang terjadi banjir, ini sangat menciderai rasa keadilan dan kemanusiaan masyarakat Jombang dengan adanya dana kunker,” pungkas Faiz.