PLANDAAN, KabarJombang.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, membuat kebijakan baru cukup kontroversi terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ini berdasarkan surat edaran resmi Pemdes setempat nomor 420/571/415.61.03/2020 yang mencantumkan dua poin penting.
Poin pertama, bagi orang tua yang memiliki anak berusia hendak masuk PAUD dan tidak menyekolahkan di PAUD Desa Tondowulan, maka Pemdes Tondowulan tidak akan melayani surat menyurat berkaitan dengan sekolah.
Tak kalah kontoversinya, pada poin kedua, yakni bagi orang tua yang memiliki anak usia PAUD dan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), tapi tidak menitipkan anaknya di PAUD Desa Tondowulan, maka pihak desa merekomendasikan untuk pencabutan PKH.
Pemdes Tondowulan akan memberikan surat ke Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, bahwa orang tersebut tidak mendukung lembaga pendidikan yang ada di desa, sehingga Dinsos bisa mempertimbangkan untuk pencabutan PKH tersebut.
Surat tertanggal 2 Juni 2020 itu ditanda tangani langsung Kepala Desa Tondowulan, Wijonarko. Kebijakan ini, menurutnya, hasil musyawarah dengan berbagai pihak, demi kepentingan bersama dan untuk membina keberlangsungan lembaga pendidikan yang ada di Desa Tondowulan, terutama PAUD.
“Iya informasi terkait surat edaran masalah PAUD itu, benar,” kata Wijonarko kepada KabarJombang.com, Jumat (3/7/2020).
Menyikapi kebijakan Pemdes Tondowulan ini, banyak warga yang keberatan karena Pemdes terkesan sangat memaksa. Seorang warga berinisial PW mengaku, sangat kecewa dengan kebijakan tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Banyak juga wali murid yang rumahnya dekat dengan PAUD desa lain, akhirnya dipaksa mundur.
“Ada yang merasa ini persaingan tidak sehat, karena menguntungkan sepihak. Efek lainnya, ada murid dari Desa Tondowulan yang mundur dari lembaga lain,” tandasnya.
