NGORO, KabarJombang.com – Pemerintah pusat kembali meluncurkan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui program bertajuk Miskin Ekstrem Pasti Kerja. Program nasional ini resmi dimulai di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Senin (29/12/2025).
Peluncuran tersebut bersamaan dengan peresmian Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) Badang yang diproyeksikan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi desa, khususnya bagi warga miskin ekstrem usia produktif.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Prof. Nunung Nuryartono, yang hadir mewakili Menko PM Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa SPPG memiliki peran strategis lebih dari sekadar dapur penyedia makanan bergizi.
“SPPG merupakan bagian dari ekosistem ekonomi lokal. Seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi, melibatkan masyarakat sekitar sehingga berdampak langsung pada perputaran ekonomi desa,” ujarnya usai acara peresmian.
Menurut Nunung, implementasi SPPG di Jombang dapat menjadi model yang layak diterapkan di daerah lain. Seluruh tenaga kerja yang direkrut berasal dari kelompok desil terbawah dan terlebih dahulu mendapatkan pelatihan sebelum mulai bekerja.
“Mereka tidak langsung ditempatkan. Ada pembekalan terkait keterampilan kerja, kebersihan, dan pembagian tugas agar siap secara teknis dan mental,” jelasnya.
Satu unit SPPG mampu menyerap sekitar 20 hingga 30 tenaga kerja dari keluarga prasejahtera. Jika jumlah SPPG terus diperluas, dampaknya dinilai signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Dengan komposisi 30–40 persen pekerja berasal dari kelompok miskin ekstrem, maka kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan sangat terasa,” tambahnya.
Para pekerja yang telah lolos pelatihan memperoleh penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan, angka yang dinilai jauh di atas batas kemiskinan ekstrem yakni Rp580 ribu. Proses pelatihan melibatkan berbagai pihak lintas sektor, seperti Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali penguatan motivasi kerja agar memiliki komitmen jangka panjang. Nunung menegaskan bahwa bantuan sosial hanya bersifat sementara, sedangkan kemandirian melalui pekerjaan adalah tujuan utama.
Berdasarkan data, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang saat ini berada di kisaran 0,4 persen atau sekitar 5.100 jiwa. Dengan sekitar 300 warga yang telah dilatih dan siap bekerja, pemerintah optimistis angka tersebut dapat ditekan hingga mendekati nol persen.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap sinergi Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh pemangku kepentingan yang berhasil membangun ekosistem SPPG secara menyeluruh, termasuk melibatkan petani dan pedagang lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Secara nasional, program Miskin Ekstrem Pasti Kerja ditargetkan mampu membuka akses pekerjaan bagi sedikitnya 10 ribu warga miskin ekstrem dan akan diperluas ke berbagai daerah hingga target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai.
“Jombang bukan hanya contoh pelatihan, tetapi contoh ekosistem pemberdayaan yang berjalan dengan baik. Inilah yang ingin direplikasi secara nasional,” tandas Nunung.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang KH. Salmanudin Yazid atau Gus Salman menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung dan bersinergi dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kami berterima kasih karena Jombang dipercaya menjadi proyek percontohan nasional. Semoga program ini membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Mitra SPPG Badang 1 Yayasan Pertemuan Dua Lautan, Sefi Andari Mufida, mengungkapkan rasa syukurnya atas berjalan lancarnya program tersebut. Ia menyebut SPPG telah memberikan kesempatan kerja bagi warga yang sebelumnya kesulitan memperoleh penghasilan.
“Hingga saat ini, sudah 47 warga sekitar yang bekerja di SPPG. Ini sangat membantu dan memberi aktivitas produktif bagi masyarakat,” tuturnya.
SPPG Badang ini melayani pemenuhan gizi sekitar 3.000 porsi terdiri dari 2.600 yang dibagi ke sekolah-sekolah mulai jenjang TK hingga SMA sekitar Desa Badang dan sekitarnya, sedangkan 400 penerima manfaat lainnya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (B3) . Operasional penuh direncanakan mulai berjalan pada 8 Januari 2026 mendatang.
Terkait keamanan dan kualitas layanan, pihak SPPG memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar dan aman bagi penerima manfaat.
“Kami bekerja sama dengan relawan dan berbagai pihak agar program ini berjalan optimal dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkas Sefi.
