JOMBANG, KabarJombang.com – Setelah sempat ramai dikabarkan mandek akibat berakhirnya kontrak kerja sama dengan penyedia layanan, program unggulan Bupati Jombang Wifi Rakyat dipastikan kembali aktif. Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan tidak pernah menghentikan program tersebut dan memastikan layanan internet gratis di desa kembali berjalan normal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menegaskan seluruh jaringan Wifi Rakyat telah diaktifkan kembali dan pembiayaannya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Layanannya dipastikan tetap berjalan. Mulai kemarin sudah diaktifkan kembali dan dibiayai APBD,” kata Agus dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/1/2026).
Agus menjelaskan, polemik yang sempat terjadi di lapangan dipicu oleh kesalahpahaman teknis terkait mekanisme penganggaran. Sebelumnya, muncul wacana pengalihan pembiayaan melalui Program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera), yang kemudian memunculkan kebingungan di tingkat desa.
“Itu hanya miss komunikasi. Waktu itu masih menunggu kelengkapan administrasi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga sempat terjadi keterlambatan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, anggaran Desa Mantra tidak digunakan untuk membiayai Wifi Rakyat. Seluruh pembiayaan layanan internet desa tersebut tetap bersumber dari APBD Kabupaten Jombang, sebagaimana skema awal program.
Dengan kepastian tersebut, Pemkab Jombang memastikan tidak ada penghentian layanan maupun penarikan perangkat secara permanen. Seluruh router Wifi Rakyat yang sebelumnya dikhawatirkan tidak aktif kini dipastikan kembali beroperasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan penyedia, dan diupayakan semuanya kembali menyala,” tegas Agus.
Diketahui, Program Wifi Rakyat resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada 15 Mei 2025, dan menjangkau 306 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.
Program ini sempat mandek setelah kontrak kerja sama dengan penyedia layanan berakhir pada 31 Desember 2025. Kondisi tersebut membuat sejumlah desa khawatir harus menanggung biaya langganan internet secara mandiri, bahkan beberapa perangkat wifi sempat dicabut oleh pihak penyedia.
Namun, dengan kepastian pembiayaan dari APBD, Pemkab Jombang memastikan Wifi Rakyat tetap menjadi program prioritas, sejalan dengan komitmen pemerataan akses digital, peningkatan layanan publik desa, serta dukungan bagi pendidikan dan pelaku UMKM di wilayah pedesaan.
