JOMBANG, KabarJombang.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayahnya telah mencapai 92 persen dari total sasaran pendataan. Sebanyak 1,2 ribu petugas diterjunkan untuk mendata ratusan ribu usaha dan keluarga yang masuk dalam daftar sasaran sensus.
Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 di Jombang mulai dilaksanakan pada 15 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
“Di Jombang itu petugasnya seluruhnya 1.217, tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang,” kata Mouna saat ditemui di Kantor BPS, Jalan Airlangga, Jelakombo, Jombang Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, jumlah petugas di masing-masing kecamatan disesuaikan dengan prelist atau daftar awal sasaran yang ditetapkan dari pusat. Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan terkait konsep, definisi, tata cara pendataan, hingga cara menghadapi berbagai karakter responden.
Dalam pelaksanaannya, petugas BPS Jombang harus mendata sekitar 635 ribu sasaran yang terdiri atas usaha maupun keluarga.
Hingga saat ini, capaian pendataan telah mencapai sekitar 92 persen dari total sasaran tersebut.
“Alhamdulillah sudah 92 persen,” ujar Mouna.
BPS Jombang menargetkan kegiatan lapangan utama dapat dituntaskan pada 16 Agustus 2026. Setelah itu, petugas masih akan melakukan pembenahan data hingga 31 Agustus 2026, termasuk mendatangi kembali sasaran yang sebelumnya menolak maupun yang belum berhasil ditemui.
“16 Agustus kami targetkan selesai tugas lapangan. Nanti masih ada pembenahan, datang lagi kepada yang menolak, kemudian ada yang enggak ditemukan lagi. Kita datang lagi sampai 31 Agustus kita selesaikan kembali,” jelasnya.
Mouna mengakui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak mudah. Selain cakupan pendataan yang besar, kondisi perekonomian Jombang juga telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.
Jika pada masa lalu sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jombang, kini struktur ekonomi daerah tersebut telah berubah. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi BPS, tiga sektor yang menjadi pendukung utama perekonomian Jombang saat ini adalah perdagangan, industri, dan pertanian.
Perubahan struktur ekonomi tersebut turut membuat dinamika pendataan di lapangan menjadi lebih kompleks.
Selain itu, BPS juga menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat. Menurut Mouna, pada awal pelaksanaan sensus sempat muncul sentimen negatif di media sosial yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan pajak maupun data desil.
Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan masyarakat ketika petugas datang melakukan pendataan.
Mouna menegaskan bahwa Sensus Ekonomi maupun kegiatan sensus dan survei BPS lainnya tidak memiliki hubungan dengan kewajiban pajak masyarakat.
“Sensus ekonomi ini, atau sensus apapun yang dilakukan oleh BPS, atau survei apapun yang dilakukan oleh BPS, tidak ada hubungannya dengan pajak,” tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan, katanya, digunakan untuk kepentingan statistik dan pembangunan daerah.
Selain mendata aktivitas ekonomi, Sensus Ekonomi 2026 juga sekaligus melakukan pemutakhiran data keluarga. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang.
BPS Jombang sendiri terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi, asosiasi usaha, organisasi perangkat daerah (OPD), serta jaringan mitra BPS.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026 sekaligus mengurangi penolakan di lapangan.
