JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Forum ini menjadi pintu awal penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Bapperida Jombang, Hartono, menegaskan Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan amanat regulasi yang wajib dilaksanakan guna menjamin legitimasi hukum dan sosial dalam proses perencanaan pembangunan. Forum tersebut menjadi bagian krusial dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2027.
“Forum ini bertujuan menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mengidentifikasi isu strategis daerah agar sejalan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional,” ujar Hartono.
Ia menekankan keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari sinergi pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, akademisi, organisasi profesi, hingga pelaku dunia usaha.
Bupati Jombang Warsubi melalui Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid berharap Forum Konsultasi Publik mampu menghasilkan dokumen RKPD 2027 yang berkualitas, responsif terhadap tantangan daerah, serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya meluruskan niat pengabdian dalam setiap proses perencanaan pembangunan dengan mengedepankan prinsip husnudzon kepada Allah SWT dan menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama.
“Perencanaan ini harus kita niatkan untuk melindungi masyarakat, mempermudah kebutuhan masyarakat, dan membahagiakan masyarakat. Jika tiga hal ini kita pegang, insya Allah setiap langkah pembangunan akan membawa manfaat bagi Jombang,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang direncanakan harus selaras dengan visi daerah, yakni “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”
Pada kesempatan tersebut, Salmanudin juga memaparkan sejumlah capaian positif Pemkab Jombang sepanjang 2025. Indeks Good Governance Kabupaten Jombang terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan mencapai 85,06 poin pada 2025. Kinerja ekonomi juga menunjukkan tren membaik, tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,28 persen serta penurunan angka kemiskinan menjadi 8,36 persen pada triwulan III 2025.
Meski demikian, ia mengingatkan penyusunan RKPD 2027 harus dilakukan secara realistis dan adaptif, terutama menghadapi keterbatasan fiskal daerah serta menurunnya alokasi transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan tersebut, Pemkab Jombang menetapkan tema RKPD Tahun 2027, yakni “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer.” Tema ini diarahkan pada penguatan keterkaitan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan industri pengolahan dan perdagangan melalui integrasi hulu–hilir.
Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta peningkatan nilai tambah produk lokal, perluasan lapangan kerja, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab Jombang menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan harmonis, penguatan sektor primer dan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif, desa, dan pasar digital, peningkatan kualitas infrastruktur serta pemerataan investasi berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan, keamanan, serta ketertiban umum.
