JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah desa di Kabupaten Jombang menghadapi kendala serius terkait pencairan anggaran. Hingga akhir April 2026, gaji staf desa serta biaya operasional desa dilaporkan belum juga cair.
Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut berdampak langsung terhadap kinerja dan kesejahteraan perangkat desa. Padahal, menurutnya, seluruh berkas administrasi telah diajukan sesuai prosedur sejak awal bulan.
“Seharusnya awal April sudah cair, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Semua berkas sudah kami ajukan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, alasan yang diterima dari pemerintah kabupaten adalah kondisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang disebut sedang menipis atau belum tersedia anggaran.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah desa mencari solusi darurat. Salah satunya dengan memutar keuangan internal hingga mencari dana talangan agar gaji staf tetap dapat dibayarkan.
“Kepala desa harus memutar otak, bahkan sampai mencarikan talangan agar staf tetap bisa menerima gaji,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, Nashrulloh, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut menyarankan agar pihak desa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Staf desa kan diskusinya dengan kawan-kawan DPMD, monggo didiskusikan dengan teman-teman DPMD,” ujarnya singkat.
Namun hingga berita ini ditulis, Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sudiro Setiono, belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi terkait keterlambatan pencairan tersebut.
