JOMBANG, KabarJombang.com – Di balik alokasi anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Jombang setiap tahun, masih banyak warga lanjut usia yang hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan keterlupaan.
Salah satu potret nyata dari wajah buram kesejahteraan itu adalah Paimah, seorang nenek berusia lebih dari 70 tahun yang tinggal di sebuah gubuk bambu di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang Kota.
Gubuk reyot yang hampir roboh itu berdiri di atas tanah milik desa yang dipinjamkan kepadanya. Sehari-hari, Paimah mengandalkan bantuan dari tetangga dan belas kasih warga sekitar. Sesekali ia meminta uluran tangan orang yang lewat karena tak lagi mampu bekerja. Sejak enam tahun lalu, hidupnya berubah drastis usai menjual rumah dan tanah demi biaya pengobatan suaminya yang akhirnya meninggal dunia.
“Rumah saya jual untuk berobat suami, tapi Tuhan berkehendak lain. Sejak itu saya tinggal di sini, bersama cucu,” ujarnya lirih saat ditemui Kamis (28/8/2025).
Paimah memang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), namun jumlahnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah sang cucu. “Rp600 ribu itu langsung habis untuk makan dan keperluan sekolah,” tuturnya.
Situasi yang dialami Paimah mendapat sorotan dari aktivis sosial Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Jombang, Aan Anshori. Ia menilai bahwa kondisi ini mencerminkan ironi kesejahteraan di Jombang, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia.
“Setiap tahun APBD Jombang hampir Rp3 triliun, tapi ada warga lansia yang hidup tanpa kepastian tempat tinggal yang layak. Ini bukan hanya soal kemiskinan, tapi juga soal keadilan sosial,” kata Aan, Kamis (4/9/2025).
Aan menambahkan, berdasarkan data yang ia miliki, jumlah lansia di Jombang sangat signifikan, lebih dari 128 ribu jiwa berusia di atas 65 tahun. Namun, keberadaan mereka sering terpinggirkan dari agenda prioritas pembangunan.
Lebih jauh, Aan menyoroti ketimpangan yang mencolok antara kondisi warga seperti Paimah dengan fasilitas elite yang diterima para pejabat daerah. Ia mengungkap bahwa dalam APBD 2025, Bupati mendapatkan fasilitas senilai hampir Rp1 miliar, Wakil Bupati lebih dari Rp500 juta, dan Sekda bahkan mencapai Rp2 miliar.
“Kita berbicara soal moralitas anggaran. Saat ada lansia yang tinggal di gubuk, para pejabat menikmati tunjangan besar, ini sangat jauh dari nilai-nilai keislaman dan prinsip kepemimpinan yang adil,” tegasnya.
Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah naiknya tunjangan DPRD Jombang sejak awal 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024, tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD naik menjadi Rp37,9 juta per bulan, sementara Wakil Ketua Rp26,6 juta. Tunjangan transportasi pun meningkat, meski anggota DPRD tetap mendapat Rp18,8 juta untuk perumahan dan Rp13,5 juta untuk transportasi per bulan.
Menurut Aan, ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan luka sosial, tetapi juga berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
Ia mendesak agar Pemkab Jombang segera merancang dan membangun fasilitas khusus bagi para lansia, seperti rumah tinggal layak dan terjangkau.
“Pemerintah jangan hanya sibuk membangun tugu atau mengecat monumen. Saatnya pembangunan menyentuh yang benar-benar membutuhkan, seperti para lansia yang terlupakan,” ujarnya.
Menurutnya, kisah Paimah adalah satu dari sekian banyak suara sunyi para lansia di Jombang. Di tengah gemerlapnya anggaran dan fasilitas elite, suara mereka seolah tenggelam. Sudah saatnya pemerintah hadir lebih nyata untuk mereka yang benar-benar butuh perhatian.
