JOMBANG, KabarJombang.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jombang, Jumat (5/7/2024). Mereka menuntut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mundur
Aspirasi ini mereka sampaikan karena melihat bobroknya sistem zonasi dan banyak keluhan dari orang tua murid yang anaknya belum mendapatkan sekolah.
“Aksi hari ini mengenai carut marutnya dunia pendidikan. Yang kami tuntut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ini mundur,” ucap Joko Fattah Rochim, Ketua FRMJ Jombang.
Pria yang akrab disapa Fattah ini mengatakan, salah satu faktor pihaknya menggelar aksi unjuk rasa ini adalah sistem zonasi.
“Salah satu contohnya yakni PPDB. Ini sudah lama dan paling parah tahun ini, dengan zona tempat tinggal di beberapa desa, beberapa anak ini tidak masuk di sekolah tersebut, padahal letak sekolahnya dekat dengan rumahnya,” ungkapnya.
“Contohnya di Kepatihan, Candimulyo, Pulo, Jombang. Ini anaknya tidak bisa masuk karena zonanya tidak ada. Ke sekolah terdekat tidak bisa. Jaraknya ini sering berubah-ubah, kalau tidak terjangkau terus anak-anak ini masuk di sekolah mana?,” katanya menambahkan.
Fattah melanjutkan, karena zonanya tidak ada dan para orang tua murid kesulitan mencari sekolah untuk anaknya, itu bisa menjadi celah pungutan liar (pungli) yang dimainkan oknum.
“Dan hal ini bisa membuat celah pungli. Kesempatan mencari keuntungan pribadi atau kelompok, ini harus ditindak tegas jangan dilepas. Untuk Jombang ayo dipecahkan bersama jangan sampai anak-anak tidak bisa sekolah. Copot Nadiem, kami ingin audiensi juga dengan beberapa pihak terkait,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fattah mengatakan ada juga kasus dimana sekolah membuka pendaftaran offline namun ditolak dengan alasan semua harus online.
“Sekarang ada juga sekolah yang pendaftarannya offline, nah ini ditolak karena semua harus online. Padahal sekolah itu kekurangan murid,” tuturnya.
Fattah mengenaskan, pihaknya serius akan melakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait, mengingat sistem zonasi khususnya di Kabupaten Jombang yang tidak jelas.
“Hampir merata di semua kecamatan di Jombang ada kasus anak yang sulit mencari sekolah karena sistem zonasi yang tidak jelas ini,” pungkasnya.
Di akhir aksi unjuk rasa, pihak FRMJ juga memberikan surat permohonan audiensi ke DPRD Jombang. Surat tersebut diterima Sekretaris Dewan (Sekwan).
