JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang tetap menyiapkan penambahan 270 siswa baru untuk program Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2026 meski gedung permanen berkapasitas seribu siswa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, hingga kini masih dalam tahap pembangunan. Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di gedung sementara SR SKB Mojoagung dengan kapasitas terbatas.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Dheny Widiyastiti, mengatakan tambahan kuota siswa tersebut berasal dari Kementerian Sosial.
“Saat ini, Dinsos masih melakukan proses penjangkauan dan pendataan calon peserta,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kategori desil 1 dan 2 berdasarkan data kemiskinan nasional. Sasaran program tersebut ialah anak terlantar dan putus sekolah.
“Program Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi anak-anak terlantar dan putus sekolah. Jadi tidak mengambil siswa yang saat ini masih aktif bersekolah,” ucapnya.
Gedung permanen Sekolah Rakyat yang tengah dibangun di Desa Tunggorono nantinya diperiksakan mampu menampung hingga seribu siswa.
“Gedung permanen masih tahap pembangunan, kapasitasnya adalah seribu siswa,” ujar Dheny.
Sementara menunggu pembangunan rampung, kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan di gedung sementara SR SKB Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, dengan jumlah peserta didik sekitar 100 siswa.
Di sisi lain, Dinsos kini tengah melakukan verifikasi data calon penerima program. Pemerintah pusat telah mengirimkan sebanyak 58.635 data BNBA (By Name By Address) yang saat ini disisir secara bertahap.
“Data dari pusat kami sisir terlebih dahulu untuk memastikan calon siswa sesuai kriteria penerima program,” imbuhnya.
Dalam proses verifikasi dan validasi data tersebut, Dinsos menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) agar penerima program tepat sasaran. Selain itu, berbagai dokumen administrasi mulai dilengkapi sebagai syarat pendaftaran ke sistem milik Kementerian Sosial.
“Semua dokumen pendukung nantinya diunggah ke aplikasi kementerian, termasuk foto kondisi rumah calon siswa yang memang menjadi syarat wajib,” pungkas Dheny.
Sementara itu, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Andik Minarto, menyatakan pihaknya siap apabila penambahan siswa direalisasikan.
“Kami siap dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan asrama untuk semua jenjang,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui fasilitas sementara yang saat ini digunakan masih memiliki keterbatasan daya tampung.
“Fasilitas yang ada sekarang hanya mampu menampung sekitar 100 siswa. Jika ada penambahan hingga 300 siswa, tentu diperlukan penambahan sarana dan prasarana,” ungkapnya.
Andik menambahkan, proses penjangkauan siswa baru tetap berjalan sesuai instruksi pemerintah sambil menunggu kepastian penyelesaian pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
“Untuk penjangkauan siswa baru 2026/2027 tetap dilaksanakan sesuai instruksi. Mengenai pengelolaannya apakah proses pembangunan rampung atau belum, pastinya nanti akan ada koordinasi lebih lanjut,” imbuhnya.
Diketahui gedung permanen Sekolah Rakyat Jombang dibangun di kawasan eks Terminal Barang, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Berdasarkan papan proyek di lokasi, pembangunan tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan PT Waskita Karya dengan nilai kontrak mencapai Rp1,165 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah di Jawa Timur.
