JOMBANG, KabarJombang.com – Polemik pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan KH Wachid Hasyim Jombang terus bergulir setelah insiden terhambatnya mobil ambulans yang hendak masuk ke RSUD Jombang. Kali ini, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal), Joko Fattah Rochim atau akrab disapa Cak Fattah, angkat bicara.
Cak Fattah menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana pemindahan lokasi CFD dari Jalan KH Wachid Hasyim. Menurutnya, pemindahan justru berisiko menimbulkan dampak sosial yang lebih besar, khususnya di kalangan pedagang.
“Kami mendukung Pemkab untuk melakukan evaluasi terkait CFD, tapi jangan dipindah,” tegas Cak Fattah, yang juga menjabat sebagai Ketua LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), saat diwawancarai pada Jumat (11/7/2025).
Ia mengakui bahwa masalah kemacetan dan terhambatnya akses darurat selama CFD memang perlu dibenahi. Namun, solusi bukan dengan menggusur kegiatan yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut, melainkan dengan penataan ulang dan pengawasan yang lebih tegas terhadap para pedagang kaki lima (PKL).
“CFD itu sebenarnya sudah lama ada. Tapi makin ke sini, para PKL makin banyak dan tidak tertata. Ada yang jualan di tengah jalan, bahkan di depan fasilitas vital seperti RSUD. Itu yang bikin akses darurat terganggu,” jelasnya.
Menurut Cak Fattah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang harus bersikap lebih tegas dengan memberikan imbauan langsung kepada para pedagang, khususnya yang berjualan di area-area krusial.
“Disdagrin perlu menyurati pedagang yang jualan di tengah-tengah jalan dan dekat tempat vital saat CFD. Kalau ditata dengan baik, semua bisa jalan, pedagang tetap berjualan, dan akses darurat tidak terganggu,” lanjutnya.
Selain penataan, ia juga menyoroti pentingnya kehadiran petugas di titik-titik penyekatan untuk mengantisipasi kejadian darurat. Ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) menambah personel untuk siaga saat pelaksanaan CFD.
“Petugas Dishub harus disiapkan lebih banyak di pintu-pintu masuk CFD. Jadi kalau ada ambulans atau damkar, bisa langsung dikawal dan dibukakan jalan,” imbuhnya.
Cak Fattah mewanti-wanti agar evaluasi CFD dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan PKL, agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan konflik antar pedagang dan berkepanjangan.
“Kalau CFD dipindah tanpa musyawarah, itu bisa jadi masalah. Banyak pedagang sudah menggantungkan hidupnya di lokasi itu. Solusinya bukan pindah, tapi ditata,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkab Jombang melalui Dishub telah melakukan simulasi lalu lintas untuk mengevaluasi sistem pelaksanaan CFD menyusul insiden keterlambatan ambulans pada 30 Juni 2025 lalu, yang menyebabkan seorang warga Sumobito meninggal dunia setelah akses ke RSUD sempat terhambat.
