JOMBANG, KabarJombang.com – Proses kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan. Lima pengurus NU Jombang yang mengikuti Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (PMKNU) angkatan pertama menyampaikan surat terbuka kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senin (21/7/2025), berisi desakan agar Dewan Tahkim segera melakukan investigasi langsung terhadap dugaan ketidakadilan dan manipulasi dalam pelaksanaan PMKNU.
Kelima peserta tersebut yakni KH Ahmad Amin (Gus Amin), KH Ibnu Sina, Ustadz Rouf, Machfudin, dan Hamid yang menyuarakan keresahan atas indikasi perlakuan tidak adil selama proses pelatihan kaderisasi yang digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang, pada 28 Mei 2025 lalu.
Menurut mereka, sejumlah aturan diberlakukan tidak konsisten dan terkesan diskriminatif. Salah satunya terkait aturan keterlambatan. “Kami memang absen saat pembukaan, tapi itu sudah dikomunikasikan dengan panitia. Anehnya, keterlambatan kami dijadikan alasan diskualifikasi, sementara ada peserta lain yang bolos beberapa sesi, tapi tetap diluluskan bahkan diberi penghargaan,” ungkap Gus Amin, salah satu peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus bersyarat namun kemudian dibatalkan kelulusannya.
Lebih lanjut, para peserta ini menyebut bahwa ada peserta yang telat hingga lebih dari 30 menit atau tidak hadir di beberapa sesi materi, tapi justru tetap dinyatakan lulus tanpa konsekuensi.
Sebaliknya, mereka yang telah mengikuti prosedur remedial di PMKNU lanjutan di Bondowoso pada 24 Juni 2025 justru kembali ditolak dan diminta mengulang proses dari awal. “Kami sudah ikut pembukaan dan kontrak belajar di Bondowoso sesuai arahan. Tapi justru diputuskan tidak lulus lagi tanpa alasan yang adil,” kata Gus Amin.
Mereka menduga ada oknum di balik sistem kaderisasi ini yang memanfaatkan wewenang untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, surat resmi pun dilayangkan ke PBNU, agar Dewan Tahkim segera turun langsung ke Jombang dan membuka penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam proses kaderisasi ini.
“Ini bukan soal kami semata. Ini soal masa depan kaderisasi NU. Kalau prosesnya bisa dimainkan, bagaimana nasib integritas organisasi ke depan?” ujar mereka dalam pernyataan bersama.
Kelima tokoh ini menegaskan bahwa langkah mereka bukan bentuk pembangkangan, melainkan panggilan moral untuk menjaga marwah NU dari praktek tidak adil yang berpotensi mencoreng citra organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
“Kami ini kader yang hidup dan tumbuh di NU. Bukan cari panggung. Tapi kalau kaderisasi sudah dicemari, kami wajib bersuara,” tutup Gus Amin.
