JOMBANG, KabarJombang.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2026 kembali mendapat perhatian tajam dari Fraksi Partai Golkar. Dalam rapat paripurna bersama Bupati Jombang, fraksi ini menegaskan bahwa penguatan pelayanan publik dan akurasi data sosial ekonomi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah pada tahun anggaran mendatang.
Juru bicara fraksi, Rahmat Agung Saputra, menyampaikan bahwa Golkar mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus mendorong digitalisasi layanan perpajakan. Menurutnya, modernisasi basis data dan pengawasan pajak bukan hanya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil bagi masyarakat.
“Pemutakhiran data wajib pajak dan layanan digital adalah fondasi bagi sistem penerimaan yang transparan. Kebijakan PBB-P2 yang lebih proporsional juga penting agar warga berpenghasilan rendah tidak terbebani, sementara potensi pajak sektor komersial tetap optimal,” jelas Agung dalam sidang, Kamis (13/11/2025).
Selain pajak daerah, Golkar mencermati rencana kenaikan pendapatan retribusi sebesar 2,60 persen pada 2026. Fraksi meminta agar seluruh perangkat daerah menata ulang mekanisme retribusi melalui platform daring agar pembayaran lebih tertib dan mudah diakses masyarakat.
“Pengawasan retribusi harus dilakukan secara berkala. Sistem yang terintegrasi antar-OPD akan membuat hasilnya lebih efektif dan kembali pada pelayanan publik,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PERUMDA Perkebunan Pangklungan yang diproyeksikan tumbuh 2,68 persen. Fraksi menilai kehadiran direksi baru membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk memperkuat ekonomi daerah.
Golkar meminta Pemkab Jombang mengarahkan belanja daerah pada program yang benar-benar mengena pada kebutuhan warga. Mereka menilai peluang pendanaan dari CSR dan sinergi program kementerian masih dapat digarap lebih serius.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar proyek daerah bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Agung.
Salah satu sorotan penting Golkar adalah ketidakakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Masih banyak warga miskin yang belum tercatat, sehingga berisiko tidak menerima bantuan sosial.
Golkar meminta Pemkab melakukan verifikasi lapangan agar data benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Dalam bidang sosial, fraksi mengingatkan pentingnya penguatan implementasi aturan pencegahan kekerasan, sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Nomor 188.4.45/369/415.10.1.3/2023. Golkar menilai keamanan guru di lingkungan sekolah adalah bagian dari kualitas pendidikan yang harus dijamin.
Selain itu, fraksi menilai peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi motor ekonomi desa, terutama lewat program “satu dusun satu usaha prioritas” yang berpotensi menjadi model penguatan ekonomi rakyat.
Golkar juga mendukung pengembangan sektor wisata, seni, dan budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Penyerapan anggaran infrastruktur, terutama pembangunan jalan beton yang membuka akses desa dan destinasi wisata, dinilai sudah berjalan efektif.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menekankan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap kebijakan fiskal 2026 benar-benar berpihak pada rakyat dan mampu membawa Jombang pada pembangunan yang berkeadilan,” tutup Agung.
