JOMBANG,KabarJombang.com- Sejumlah Nahdliyin menyatakan deklarasi dukungan moral kepada pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur’an Tebuireng, KH Musta’in Syafi’ie atau Kiai Tain, sekaligus mengingatkan agar Muktamar ke-35 NU jadi ajang politik transaksional.
Sikap tersebut disampaikan di kompleks makam KH Abdul Wahab Chasbullah, Tambakberas, Jombang, Rabu (26/8/2026) setelah melakukan tawassul dan ziarah ke makam KH Abdul Wahab Chasbullah.
Koordinator deklarasi, Solihin, mengatakan dukungan terhadap Kiai Tain merupakan respons atas somasi dari tim kuasa hukum Rais Aam PBNU, KH Miftahul Akhyar, serta laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Kiai Tain.
Menurut Solihin, pernyataan Kai Tain semestinya ditempatkan sebagai kritik moral terhadap arah kepemimpinan organisasi, bukan sebagai serangan personal.
“Bagi kami, narasi Kai Tain adalah refleksi yang semestinya diterima sebagai pengingat oleh pengurus PBNU. Ini soal standar moral seorang Rais Aam dan soal bagaimana NU kembali kepada kesederhanaan yang diwariskan para muassis,” ujarnya seusai tawassul di makam Mbah Wahab.
Ia mempertanyakan langkah hukum yang ditempuh terhadap Kai Tain. Menurutnya, kritik yang disampaikan dalam kerangka moral dan kepentingan organisasi seharusnya tidak serta-merta dipandang sebagai pencemaran nama baik.
“Bagaimana mungkin sebuah gerakan moral, pengingat akhlak, dan pesan untuk menjaga marwah NU justru dianggap mencemarkan nama baik,” ucapnya.
Solihin menegaskan, somasi dan proses hukum tersebut tidak membuat dukungan terhadap Kiai Tain surut. Ia menyebut dukungan tersebut berkaitan dengan pesan mengenai pentingnya menjaga moralitas dan marwah NU.
“Justru dengan dilaporkannya Kiai Tain, kami semakin yakin bahwa pesan tentang pentingnya menjaga moralitas dan marwah NU harus terus disuarakan,” tegasnya.
Selain menyampaikan dukungan kepada Kai Tain, Solihin meminta jajaran PWNU dan PCNU ikut menjaga pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Ia mengingatkan agar forum tertinggi organisasi tersebut tidak dijadikan arena politik transaksional.
“Kami meminta kepada PWNU dan PCNU, tolong jaga Muktamar NU ini. Jangan jadikan Muktamar sebagai ajang politik transaksional. Malu kepada Mbah Wahab. Malu kepada para muassis yang membangun NU dengan keikhlasan, perjuangan, dan pengorbanan,” ujarnya.
Solihin mengatakan kelompok yang mengatasnamakan relawan KPK NU akan mencermati proses muktamar, termasuk indikasi transaksi politik maupun manuver yang dinilai dapat memengaruhi independensi forum.
“Kami akan mengawal. Kami akan mencermati setiap indikasi politik transaksional yang muncul dan, apabila menemukan dugaan pelanggaran atau praktik yang tidak semestinya, kami akan mengumpulkan bukti dan menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia,” katanya.
Ia menegaskan, pengawalan tersebut bukan ditujukan untuk mengintimidasi pihak tertentu. Menurutnya, langkah itu dimaksudkan untuk mendorong agar muktamar berlangsung secara bermartabat, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi.
“Deklarasi ini bagian dari tradisi amar ma’ruf dan mekanisme moral untuk mengingatkan para pengurus agar tetap berada dalam koridor perjuangan para muassis,” pungkasnya.
