Seragam Gratis Dibatalkan, Dana Pokir dan Jatah Kunker DPRD Jombang Aman

JOMBANG, KabarJombang.com – DPRD dan Pemkab Jombang ‘kompak’ memilih merefocusing anggaran pengadaan kain seragam gratis untuk siswa guna mencukupi kebutuhan anggaran isoter rumah sehat Covid-19. Ironisnya dana pokok pikiran (pokir) dan kunjungan kerja (kunker) DPRD Jombang aman.

Padahal, jumlah dana pokir DPRD Jombang ini cukup fantastis berkisar antara Rp 25 miliar. Belum lagi anggaran Kunker yang selama ini angkanya tak pernah disampaikan ke publik. Namun nyatanya DPRD Jombang dan Pemkab lebih memilih mengorbankan anggaran pengadaan seragam gratis untuk direfocusing.

“Tahun ini yang terealisasi pokir saya kurang lebih Rp 500 juta tapi jumlah itu dari beberapa usulan saya ada juga yang tidak lolos. Senilai Rp 500 juta itu untuk pokir yang saya usulkan tahun 2019 lalu,” ungkap salah satu anggota DPRD Jombang yang enggan disebutkan identitasnya, Senin (13/9/2021).

Informasi yang dihimpun KabarJombang.com, setiap anggota Dewan memiliki ‘jatah’ dana pokir yang berbeda-beda. Untuk anggota mendapatkan ‘jatah’ dana pokir kurang lebih Rp 500 juta. Sementara untuk Ketua Fraksi dan unsur pimpinan lebih tinggi tergantung posisi dan kedekatannya dengan pihak eksekutif.

“Usulan saya tahun 2019 yang seyogyanya terealisasi tahun 2020 belum bisa terealisasi akibat refocusing Covid-19. Oleh karena itu terealisasi tahun ini, dan ada juga usulan saya yang tidak lolos,” ucap sumber.

Sementara itu, kekompakan kalangan legislatif dan eksekutif dalam merefocusing anggaran pengadaan kain seragam gratis ini terus menuai sorotan  Pengamat politik, Solikin Ruslie menilai refocusing anggaran pengadaan kain seragam gratis ini sebagai bentuk kecerobohan yang dilakukan Pemkab dan DPRD Jombang.

“Pemkab Jombang dan DPRD kurang teliti dalam persoalan atau kegiatan mana yang harus direfocusing. Memang anggaran yang akan direfocusing dengan kebutuhan setara dengan jumlah untuk kebutuhan Covid-19, namun seharusnya masih banyak program yang bisa direfocusing,” tutur Solikin Ruslie kepada kabarjombang.com.

Menurut Solikin Ruslie ketidakhatian-hatian eksekutif dengan legislatif ini lantaran anggaran yang direfocusing merupakan program andalan pasangan Bupati Hj Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah. Selain itu anggaran yang dialihkan merupakan kebutuhan dasar publik yakni pendidikan.

Solikin menyembut jika dalam hal ini, DPRD dan Pemkab Jombang sama-sama ceroboh dalam mengambil kebijakan. Lantaran imbas dari refocusing anggaran pengadaan kain seragam gratis dipastikan akan menyengsarakan masyarakat. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi tengah sulit akibat pandemi Covid-19 sementara proses belajar tatap muka sudah mulai dilakukan.

“Sebenarnya refocusing tidak perlu persetujuan banggar, namun jika ada prsetujuan banggar akan lebih baik. Untuk refocusing kali ini ada persetujuan banggar, maka itulah yang saya katakan kurang kehati-hatian dari keduanya,” jelas Solikin Ruslie.

Dirinya menegaskan, ke depan DPRD selaku fungsi anggaran tidak melakukan tindakan ceroboh lagi. Solikin juga mendorong Pemkab Jombang untuk mememberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar tidak menggunakan kesempatan ini sebagai ladang bisnis, yakni melakukan pengadaan seragam sekolah sendiri.

“Yang tidak mampu jangan dipaksa menggunakan seragam baru. Bagi yang mampu sekalipun biar beli sendiri, sekolah jangan memfasilitasi. Sebab jika sekolah memfasilitasi sama saja dengan memanfaatkan situasi. Sekolah dilarang memanfatkan momen ini untuk cari untung, sekalipun dengan dalih komite sekolah susah setuju,” tukas Solikin Ruslie.