Dilema DPRD Jombang, Setujui Refocusing Anggaran Seragam

JOMBANG, KabarJombang.com – Refocusing anggaran seragam sekolah gratis di Kabupaten Jombang, menjadi dilema bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Persetuan refocusing anggaran seragam gratis di Jombang, didasari sama-sama membawa misi kemanusiaan.

Ketua Pansus covid-19 DPRD Jombang, Kartiyono menuturkan berat hati memberikan sebuah persetujuan sebab proyek alun-alun masih berjalan. Namun tim anggaran untuk merefocusing alun-alun masih tidak mencukupi untuk kebutuhan penanganan corona.

“Tim anggaran mengatakan refocusing alun-alun anggarannya masih tidak mencukupi, perlu pos anggaran lain jika direfocusing. Secara sistem ini akan kesulitan jika dipecah-pecah. Sementara seragam sekolah memiliki anggaran sesuai asumsi kebutuhan,” katanya, kepada KabarJombang.com, Rabu (8/9/2021).

Antara seragam sekolah dengan isoter rumah sehat, dikatakan Kartiyono sama sama membawa misi kemanusiaan. Isoter rumah sehat untuk penanganan covid-19 dan tidak lepas dari sisi kemanusiaan, sehingga DPRD Jombang tidak bisa melakukan penolakan hal itu.

Namun disisi lain, ekonomi sulit saat pandemi covid-19 bagi orang tua siswa, anggota Komisi A ini juga tak menampik jika seragam sekolah juga membawa misi kemanusiaan. Tapi penanganan covid-19 dan kesehatan masyarakat lebih darurat.

“Saat pembicaraan waktu itu DPRD keberatan merefocusing anggaran seragam sekolah karena itu visi misi Kabupaten Jombang. Siswa juga sangat membutuhkan seragam gratis, namun secara teknis eksekutif mengatakan kemungkinan kecil untuk teralisasi situasi saat itu, dan dikhawatirkan menjadi Silpa, kemudian alasan pos anggaran yang sesuai kebutuhan, DPRD akhirnya setuju,” tuturnya.

“Tentu kami dilematika, dan kurang sepakat dalam hati, tapi argument pemerintah sama sama demi kemanusiaan dan mana yang mempunyai manfaat disituasi mendesak,” tambahnya.

Ajak Pelototi Penggunaan Anggaran Refocusing

Anggota Fraksi PKB ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran hasil refocusing. Apakah anggaran tersebut benar benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak dan kemanusiaan.

“Kalau melenceng dari rencana awal ayo kita koreksi bersama, bahwasanya ini tanggung jawab bersama. Anggaran itu hasil penggeseran yang harusnya dinikmati siswa dan masyarakat, seyogyanya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka kedaruratan pandemi covid-19,” ujar Kartiyono.

Lebih lanjut, hal ini sudah terjadi sehingga hanya kontrol penggunaan yang bisa dilakukan. Jangan sampai bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat, jika hal itu terjadi meminta agar dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Terkait Belanja Tak Terduga dalam pembiayaan penanganan covid-19 khususnya rumah sehat jika terjadi serapan rendah atau tidak sesuai target pada akhir tahun anggaran akan terjadi Silpa.

“Kalau BTT tidak terserap namanya juga tak terduga dan sesuai kedaruratan, jika memang minim serapan berarti tidak ada sesuatu yang darurat kasus menurun dan indikator baik, meskipun konsekuensinya pos anggaran itu menjadi Silpa,” imbuhnya.

Kartiyono mengungkapkan bisa melihat serapan rendah atau tidaknya itu pada akhir tahun anggaran. Pihaknya mewanti-wanti jika diluar BTT jangan sampai ada serapan rendah dan terjadi Silpa.

“Mengacu bulan kemarin masih banyak satuan kerja, infrastruktur, pembangunan masih rendah serapan. Ini menjadi sorotan kami DPRD yang terulang-ulang. Ini nantinya bedampak pada perumusan APBD berikutnya,” pungkasnya.