JOMBANG, KabarJombang.com – Anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Jombang mencapai 6 Milyar. Namun, anggaran sebesar itu, hanya habis untuk pulsa dan transportasi tim pendamping keluarga.
Dilansir dari detik.com, angka stunting di Kabupaten Jombang jumlahnya mencapai 5.354 anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) dr Pudji Umbaran mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) dari Kemenkes sekitar Rp 6 miliar.
“Anggaran di kami terkait stunting sekitar Rp 6 miliar. Terbagi menjadi bantuan operasional dalam bentuk pulsa, transportasi, dan ATK (alat tulis kantor). Karena pelaporan via Google Form sehingga butuh pulsa. Kemudian kedua untuk transportasi pendampingan,” kata dr Pudji kepada wartawan, Jumat (14/7/2023) dilansir dari detik.com.
Menanggapi hal itu, Direktur LINK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Jombang, Aan Ansori menyatakan sangat kesal dan emosi mengetahui bagaimana cara Pemkab Jombang menanggulangi masalah stunting di kabupaten ini.
“Alih-alih untuk bantuan makanan dan dukungan gizi bagi penderita stunting dan ibu hamil, anggaran sebanyak ini ternyata diprioritaskan untuk tenaga pendamping dalam bentuk dukungan pulsa, transportasi, dan rapat-rapat. Tidak ada satu rupiah pun dalam anggaran tersebut untuk dukungan makanan minuman bergizi bagi ibu dan anak Korban stunting,” kata Aan Ansori dengan bernada kesal, Minggu (16/07/2023).
Ia juga menambahkan, menurut Kemenkes, ada 5 cara mencegah stunting –semuanya berkaitan langsung dengan kondisi ibu dan bayi. Kelimanya adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan, makanan pendamping ASI, menjaga kebersihan lingkungan dan konsisten memantau pertumbuhan anak.
“Jika pendekatakan Pemkab Jombang seperti ini, bagaimana mungkin stunting bisa secara efektif akan diturunkan? Kebijakan seperti ini tidak sensitif, sangat menyedihkan, tidak cerdas dan terasa mengkomersialisasi ibu dan anak Korban stunting,” tandasnya.
Ia memberi perhitungan, idealnya, anggaran stunting dialokasikan secara proporsional; 50% untuk Korban langsung dan 50% untuk biaya dukungan pendampingan (transportasi, rapat, atk, dan pulsa).
“Dalam hitunganku secara kasar, seharusnya setiap satu Korban stunting, setidaknya, bisa mendapatkan dukungan makanan bergizi sejumlah Rp.50.000/bulan selama setahun. Dukungan ini hanya membutuhkan sekitar Rp. 3.212.400.000 (tiga miliar duaratus duabelas juta empatratus ribu rupiah) saja, atau sekitar 50% dari total anggaran stunting,” bebernya.
“Aku mempertanyakan kenapa Pemkab Jombang tidak berani membela warganya terdampak stunting dengan cara seperti itu? Jika untuk masalah yang sangat krusial dan mudah seperti ini bupati dan wakil bupati tidak mampu, bagaimana mungkin mereka tanpa rasa malu berniat memimpin kabupaten ini lagi pada politik elektoral mendatang? Menyedihkan sekali,” tukasnya.
Ia juga mendesak DPRD berani menegur eksekutif atas kebijakan terkait alokasi dana stunting ini. Jika perlu, bahkan, mengoreksi pengalokasiannya.
“Lebih jauh, aku mengajak masyarakat Jombang untuk melakukan dua hal. Pertama, lebih peka untuk membantu ibu hamil dan anak Korban stunting yang ada di sekitarnya. Kedua, tidak lagi memilih bupati dan wakil bupati seandainya mereka berdua mencalonkan diri pada politik elektoral mendatang,” pungkasnya.
