JOMBANG, KabarJombang.com – Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 9-22 Maret 2021 di Jombang, diprediksi akan berdampak ke perekonomian.
Menurut ekonom, Junaedi, perpanjangan PPKM skala mikro Kabupaten Jombang ini akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat, khususnya bagi para pedagang kaki lima (PKL), begitupun para ojek online.
Karena mengingat PPKM Mikro ini telah berlangsung selama tiga kali sejak adanya perpanjangan mulai bulan Februari 2021 lalu hingga sekarang.
“Dengan adanya kebijakan PPKM Mikro maupun kebijakan sebelum-sebelumnya sedikit banyak pasti terganggu dalam segi ekonomi. Apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah (dalam hal ini para PKL) yang pendapatannya dalam sehari-hari atau pendapatan pokoknya hanya diperoleh dari jualannya saja sementara waktu mereka jualan dibatasi, kalau diukur secara statistik akan signifikan terdampak,” kata Kepala Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Ekonomi Universitas Darul Ulum (Indar) Jombang ini kepada KabarJombang.com, Kamis (11/3/2021).
Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pembatasan dalam mobilitas masyarakat atau dalam sisi permintaan (demand side) tidak terlalu bergerak sehingga otomatis akan berpengaruh terhadap supplay side atau sisi penawaran.
“PPKM Mikro ini kan juga berdampak terhadap para pengusaha maupun PKL yang waktunya dibatasi selama dua minggu kedepan dalam berjualan. Dan aktivitas konsumsi masyarakat kan juga akan berkurang, tidak sebebas dulu, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat supplay side atau sisi penawaran,” katanya.
“Kalau kedepannya secara nasional, perkiraan saya pertumbuhan ekonomi tetep akan minus apalagi ada PPKM Mikro ini, dikuartal pertama ini. Tapi memang baik ada pandemi atau tidak kalau diawal tahun atau pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita selalu rendah kemungkinan antara minus satu persen sampai minus nol koma sekian persen. Jadi, tidak semenakutkan yang dibayangkan,” tambah Junaedi.
Perpanjangan PPKM skala mikro di Jombang, menurutnya hanya di dalam Kota saja yang diperketat sedangkan di wilayah pedesaan perekonomian masih berjalan.
“Dan saya lihat PPKM Mikro ini hanya ada dikawasan kota yang diperketat karena di kota cenderung banyak terjadi kerumunan. Kalau dipinggiran (desa) yang mengandalkan ekonominya seperti pariwisata dan pertanian kan tetap beraktivitas, kalau terdampak ya memang terdampak tapi tidak separah yang ada di kota,” lanjutnya.
Disatu sisi Junaedi mengaku optimis jika PPKM Mikro ini tidak akan diperpanjang hingga satu tahun ini.
“Saya optimis ya kalau PPKM Mikro ini tidak diperpanjang terus dalam satu tahun, mungkin hanya beberapa bulan kedepan saja. Dan memang kebijakan ini kan harus diterima, tetapi kan juga tidak harus sekaku itu ya,” katanya.
Junaedi menyarankan agar PPKM Mikro ini tetap dijalankan namun dengan konsisten, komitmen, dan ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang. Dengan tidak mengekang batas waktu para pengusaha atau PKL untuk menutup jualannya.
“Peraturan tetap dijalankan tanpa mengurangi ketegasannya. Kemudian para PKL diberi ruang dan waktu untuk berjualan, yang perlu diperketat adalah berkerumunnya di tempat-tempat tertentu, jadi itu yang perlu adanya pengawasan, edukasi, disiplin prokes yang lebih ketat lagi. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan mereka yang jualan juga tetap berjalan,” tandasnya.
