JOMBANG, KabarJombang.com – Polemik peredaran daging sapi dari luar daerah di Pasar Legi Jombang kian memanas. Setelah pedagang eceran mengeluhkan turunnya omzet, kini Ketua Jagal Jombang, Asyhari Subiono atau akrab disapa Yono, turut angkat bicara dan mendesak pemerintah segera melakukan penertiban.
Yono menilai masuknya daging dari luar kota yang tidak melalui Rumah Potong Hewan (RPH) Jombang sangat merugikan jagal dan pedagang lokal. Pasalnya, daging tersebut dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga distribusi resmi dari RPH Jombang.
“Yang jelas ini merugikan kami. Saya jual ke pengecer Rp100 ribu per kilogram, sementara daging dari luar dijual Rp95 ribu sampai Rp92 ribu. Ini sudah menurunkan harga secara drastis,” kata Yono, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, peredaran daging dari luar daerah semakin masif dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya distribusi hanya menggunakan sepeda motor, kini pengiriman disebut mencapai tiga unit mobil pikap dalam sekali masuk ke Jombang.
“Awalnya cuma satu motor, sekarang sudah tiga pikap. Ini sudah melampaui batas,” ujarnya.
Dinilai Tak Berkontribusi ke Daerah
Yono menegaskan, daging yang masuk tersebut bukan berasal dari RPH Jombang sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia mengaku selama hampir lima tahun terakhir rutin menyetorkan retribusi pemotongan sebagai salah satu jagal aktif di Jombang.
“Saya tiap bulan kontribusi sekitar Rp10 juta ke pemerintah daerah melalui RPH. Kalau daging dari luar masuk dan tidak ada kontribusi ke Jombang, ini jelas merugikan kami,” tegasnya.
Ia khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan, keberlangsungan usaha jagal lokal akan terancam. Selain itu, persaingan harga yang tidak seimbang berpotensi mematikan mata pencaharian pedagang kecil yang bergantung pada pasokan resmi RPH setempat.
Yono meminta Dinas Peternakan Kabupaten Jombang segera turun tangan menertibkan peredaran daging dari luar daerah yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Ia berharap ada pengawasan ketat terhadap jalur distribusi, perizinan, hingga standar kesehatan produk.
“Kami berharap Dinas Peternakan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi di Pasar Legi. Harapan saya pedagang seperti itu harus ditertibkan karena bukan dari wilayah Jombang,” ucapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang, Mochamad Saleh, menyatakan pihaknya terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa aspek teknis distribusi dan mekanisme pasar bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dinasnya.
“Semua aspirasi tetap kami tampung. Nanti teman-teman teknis yang akan menindaklanjuti. Kami lebih fokus pada aspek penyembelihan, kehalalan, serta pengawasan higienitas dan kesehatan daging,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Terkait dugaan masuknya daging dari Krian, Sidoarjo, menggunakan beberapa armada pikap, ia menegaskan perlunya evaluasi lebih lanjut, terutama menyangkut perizinan, jalur distribusi, serta standar kesehatan produk.
Menurutnya, apabila terdapat unsur gangguan keamanan dan ketertiban, hal tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Sementara dari sisi pengawasan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas laporan yang diterima.
“Kami akan lakukan evaluasi di semua lini. Yang jelas, peredaran daging harus memenuhi ketentuan perizinan, higienitas, dan standar kesehatan,” tegasnya.
Sebelumnya, pedagang daging sapi seperti Ulfa (51) dan Ira (43) mengaku omzet mereka terus menurun akibat maraknya daging dari luar wilayah yang dijual lebih murah. Mereka menyebut pasokan tersebut diduga berasal dari Krian dan telah berlangsung sekitar dua tahun terakhir.
