JOMBANG, KabarJombang.com – Rencana penerapan sistem sewa lapak di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Ahmad Dahlan Jombang mulai 2026 menuai penolakan keras dari para pedagang. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mematikan usaha kecil dan justru mendorong pedagang kembali berjualan di ruang publik seperti jalan dan alun-alun kota.
Penolakan tersebut mengemuka dalam pertemuan pedagang SWK yang digelar di Desa Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dalam forum itu, pedagang sepakat hanya sanggup membayar retribusi ringan sebesar Rp2.000 per lapak dan menolak skema sewa tahunan berbasis luas meteran.
Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (SPEKAL) Jombang, Joko Fattah Rochim, menyebut kebijakan sewa lapak tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan PKL. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih mengedepankan pembinaan daripada menarik pemasukan daerah dari pedagang kecil.
Ia mengungkapkan bahwa rencana sewa lapak sudah disampaikan kepada Bupati Jombang, namun hingga kini pedagang masih merasa kekhawatiran mereka belum diakomodasi secara serius.
“Yang dibutuhkan pedagang itu pendampingan dan pembinaan. Kalau hanya fokus pada pendapatan daerah tanpa melihat kondisi PKL, itu jelas memberatkan,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Cak Fattah sapaan akrabnya menjelaskan, sebagian besar pedagang SWK mengandalkan pendapatan harian yang tidak menentu. Sistem sewa tahunan, apalagi dihitung per meter, dinilai tidak realistis bagi pedagang kecil, terlebih jika biaya listrik dan operasional lainnya dibebankan secara mandiri.
Selain persoalan biaya, pedagang juga menyoroti kurangnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jombang dalam pengelolaan SWK. Fasilitas dasar seperti instalasi listrik hingga sanitasi disebut dibangun dan dirawat secara swadaya oleh pedagang.
“Kami pasang sendiri kabel, bangun sendiri fasilitas. Bahkan MCK di SWK tidak bisa digunakan. Tidak pernah ada evaluasi atau dialog soal kebutuhan pedagang,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan minimnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha PKL. Kebijakan sewa lapak pun dinilai hanya menambah beban tanpa solusi nyata.
Para pedagang juga menegaskan bahwa akses parkir gratis bagi pengunjung harus tetap dipertahankan demi menarik minat pembeli. Mereka menyatakan kesediaan membayar listrik secara mandiri, asalkan rencana sewa lapak dibatalkan.
Namun jika kebijakan sewa tetap dipaksakan, pedagang SWK mengaku siap angkat kaki dan kembali berjualan di sejumlah titik lama seperti kawasan Alun-alun Jombang, Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan Diponegoro.
“Kami lebih baik kembali ke tempat semula. Fasilitas di SWK juga akan kami ambil karena itu hasil swadaya pedagang,” tandasnya.
