JOMBANG, KabarJombang.com – Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Legi Jombang mengaku semakin tertekan akibat masuknya pasokan daging dari luar daerah yang dijual langsung di pasar setempat. Kondisi ini dinilai memicu persaingan harga yang tidak seimbang dan berdampak pada penurunan omzet pedagang lokal.
Ulfa (51) dan Ira (43), pedagang yang telah lama berjualan di pasar tersebut, mengungkapkan bahwa daging yang beredar disebut-sebut berasal dari Krian, Kabupaten Sidoarjo. Aktivitas distribusi itu, menurut mereka, sudah berlangsung sekitar dua tahun terakhir.
“Awalnya hanya satu orang yang membawa dengan sepeda motor. Sekarang sudah tiga orang dan menggunakan mobil pick-up. Jumlah sapi yang dibawa tentu jauh lebih banyak,” ujar Ulfa, Rabu (18/2/2026).
Ia menuturkan, para pemasok dari luar daerah tersebut berstatus jagal atau pedagang grosir yang langsung menjual daging ke konsumen eceran di area utara pasar, sekitar Jalan Mimbar.
Dengan posisi sebagai jagal, mereka mampu mematok harga lebih rendah dibanding pedagang lokal yang mengambil stok dari pemasok (juragan). Pedagang lokal mengaku biasanya mengambil daging dengan harga acuan sekitar Rp100 ribu per kilogram, sementara pedagang dari luar daerah dapat menjual di bawah harga tersebut.
Situasi ini membuat pembeli cenderung memilih harga yang lebih murah. “Kami harus menunggu dagangan mereka habis dulu baru pembeli datang ke kami. Kalau mereka belum habis, ya kami tidak laku,” keluhnya.
Dampaknya cukup signifikan. Ulfa menyebut, sebelumnya ia mampu menjual hingga 45 kilogram daging per hari. Kini, untuk mencapai angka tersebut pun terasa sulit. Bahkan, ia mengaku terpaksa menambah utang ke pemasok demi menjaga ketersediaan barang.
Para pedagang berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk menata kembali mekanisme distribusi daging agar tercipta persaingan yang lebih adil. Mereka juga meminta agar Rumah Potong Hewan (RPH) di Jombang dapat mengatur pasokan sehingga pedagang lokal tidak tersisih di pasar sendiri.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Mochamad Saleh, menyatakan pihaknya terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa aspek teknis distribusi dan mekanisme pasar tidak sepenuhnya menjadi kewenangan dinasnya.
“Semua aspirasi tetap kami tampung. Nanti teman-teman teknis yang akan menindaklanjuti. Kami lebih fokus pada aspek penyembelihan, kehalalan, serta pengawasan higienitas dan kesehatan daging,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Terkait dugaan masuknya daging dari Krian, Kabupaten Sidoarjo, menggunakan beberapa armada pick-up, ia menegaskan perlunya evaluasi lebih lanjut, terutama menyangkut perizinan, jalur distribusi, serta standar kesehatan produk.
Menurutnya, apabila terdapat unsur gangguan keamanan dan ketertiban, hal tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Sementara dari sisi pengawasan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas laporan yang diterima.
“Kami akan lakukan evaluasi di semua lini. Yang jelas, peredaran daging harus memenuhi ketentuan perizinan, higienitas, dan standar kesehatan,” tegasnya.
