JOMBANG, KabarJombang.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun R-APBD 2026 mendapat sorotan tajam dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jombang. Organisasi alumni tersebut menilai birokrasi Pemkab belum mampu mengoperasionalkan Asta Cita seperangkat janji politik Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanuddin Yazid (WarSa) ke dalam prioritas pembangunan yang konkret, terutama di tingkat desa.
Penilaian itu disampaikan Sekretaris IKA PMII Jombang, Samsul Rizal, seusai mengisi forum rutin Ngaji Anggaran bertema ‘Telaah Kritis APBD Jombang 2026’ yang digelar di Padepokan Al-Adhim, Jumat (21/11/2025) malam.
Menurut Rizal, struktur anggaran yang dipaparkan pemerintah daerah menunjukkan bahwa semangat ‘Mbangun Deso Noto Khuto’ jargon utama pasangan WarSa belum terlihat dalam bentuk program yang solid. Ia menyebut tidak ada item prioritas yang secara langsung menyasar kebutuhan pembangunan desa secara terarah dan terpadu.
“Kami justru tidak menemukan program yang betul-betul memastikan desa menjadi pusat pembangunan. Arah kebijakannya belum mencerminkan visi itu,” ujarnya.
Rizal bahkan menyebut Pemkab Jombang membuat langkah kontraproduktif dengan menetapkan anggaran pengadaan sepeda motor untuk para kepala desa.
“Pertanyaan publik sangat sederhana apa urgensinya? Sarana dasar untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa bukanlah motor. Kebijakan ini rawan dianggap tidak relevan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti program unggulan WarSa, yakni ‘Satu Dusun, Satu Wirausaha’, yang justru belum tercermin dalam draf anggaran 2026. Padahal, menurutnya, program itu berpotensi mendorong kemandirian ekonomi desa jika dikelola dengan matang.
“Skemanya belum terlihat. Kalau ini dijalankan dengan benar, visi Desa Mantra yang sering disampaikan bupati bisa mulai diwujudkan,” tuturnya.
Dalam diskusi yang sama, akademisi Universitas Negeri Malang, Hafiz Muaddab, menegaskan bahwa transformasi desa membutuhkan keberanian fiskal dan tata kelola anggaran yang lebih strategis. Ia menilai desa membutuhkan dukungan belanja modal yang berkelanjutan dan diarahkan pada infrastruktur dasar penunjang produktivitas.
Hafiz menyarankan Pemkab Jombang mulai menata ulang belanja modal melalui pendekatan incremental budgeting yang memprioritaskan pembiayaan pada sektor irigasi, akses jalan produksi, fasilitas ekonomi desa, serta layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan performance-based budgeting, agar setiap alokasi yang mengalir ke desa memiliki indikator capaian yang terukur.
“Transformasi desa tidak cukup dengan anggaran besar, tetapi bagaimana anggaran itu diarahkan, dikawal, dan dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, pembangunan hanya bergerak di level administratif, bukan perubahan struktural,” ujarnya.
