JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang secara resmi mengumumkan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II. Pengumuman ini disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Sekretaris Daerah Jombang, Agus Purnomo, pada Rabu (2/10/2025).
Dalam tahap pertama, terdapat tiga posisi strategis yang dibuka, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik.
Agus menjelaskan, total terdapat enam jabatan eselon II yang saat ini masih kosong. Namun, baru tiga jabatan yang dibuka melalui mekanisme seleksi terbuka, sementara sisanya berpotensi diisi melalui mutasi atau job fit sesuai kewenangan bupati.
“Hal ini mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan keputusan pimpinan daerah,” ujarnya.
Enam jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang (Perkim), serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Berdasarkan pengumuman resmi bernomor 3/PANSEL-JPTP/JBG/X/2025, pendaftaran seleksi dibuka mulai 2 hingga 16 Oktober 2025 melalui laman ASN Karier BKN.
Proses seleksi meliputi verifikasi administrasi, asesmen manajerial, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, hingga wawancara. Nama-nama kandidat yang lolos tiga besar diperkirakan diumumkan pada awal November mendatang.
Seleksi terbuka ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta telah mendapatkan rekomendasi dari BKN pada 29 September 2025. Pemkab menegaskan seluruh proses dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas pungutan biaya.
“Seleksi ini bertujuan agar jabatan strategis dapat segera diisi pejabat yang profesional, berintegritas, dan kompeten,” tegas Agus.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi pada 11 September 2025 lalu telah melantik 25 pejabat manajerial di Pendopo Kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa mutasi dan promosi bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah bagaimana pejabat yang baru dilantik mampu segera menyesuaikan diri dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jombang,” ungkapnya.
Meski begitu, Warsubi mengakui masih terdapat lebih dari 100 jabatan di lingkungan Pemkab Jombang yang belum terisi. Ia memastikan pelantikan pejabat akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi dan hasil asesmen yang sudah dilaksanakan.
