Wow, Belum Genap Setahun ASN di Tiga SKPD Pemkab Jombang Bakal Terima TPP Jilid 2

JOMBANG, KabarJombang.com – Belum genap setahun, tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jombang jilid dua kembali bergulir.

Rencana TPP jilid 2 ini dikabarkan tengah berproses untuk mendapatkan teken Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.

TPP jilid 2 tersebut diperuntukkan hanya pada tiga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Jombang, dan memicu sebagai ajang rasan-rasan kembali oleh ASN lainnya.

“Info ini valid dan sudah dikeluarkan skemanya, Pak Sekda sudah menyetujui hanya menunggu persetujuan Ibu Bupati, yang dulu pernah ada TPP dan sempat ramai, sekarang bertambah lagi 3 SKPD,” tutur sumber ASN internal Pemkab Jombang yang identitasnya tidak dapat dipublikasikan pada Jumat (24/9/2021).

Tiga SKPD yang dimaksud sumber terkait TPP yang akan direncanakan disebut karena faktor kedekatan khusus dengan pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Jombang.

“Info yang saya terima ada Dukcapil, Kominfo, BKD, yang kami tengarai bersama ASN lain karena mempunyai kedekatan khusus, seolah-olah level yang lainnya lebih rendah dan apakah beban kerja juga rendah,” jelas dia.

Jika disahkannya TPP tersebut bak menjadi ketimpangan gaji yang diterima dan dianggap tidak sebanding dengan resiko tanggung jawab yang diemban antara SKPD yang tidak ada pemberlakuan TPP.

“Kok tega ya, dikira SKPD yang lain tidak bekerja, atau beban kerja tidak berat, atau dipandang seperti apa, padahal banyak SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan masalah-masalah yang ada, pun dengan penanganan covid-19 contoh PUPR, Perkim, DPMD,kenapa tidak. Kriteria dan indikatornya apa, bagaimana,” ungkapnya.

“Bisa dibayangkan dengan rencana TPP tersebut, untuk level Kadis akan ada penambahan sekitar 2 juta dibanding Kadis yang tidak ada TPP. Untuk level Kabid dengan Kasi yang mendapat kenaikan TPP selisih sekitar Rp 400 ribu namun beban tanggung jawab masih besar Kabid,belum lagi kalau mereka ada lembur pasti bertambah pula,” kata sumber KabarJombang menambahkan.

Sumber bersama teman ASN lainnya menyayangkan sikap yang diambil dengan rencana TPP hanya akan diterimakan kepada 3 SKPD tersebut diatas.

“Kok begitu ya, ditengah situasi pandemi covid-19, pemangkasan anggaran, refocusing, kok tega dan sempat-sempatnya ada rencana TPP lagi, yang sebelumnya dilakukan di tahun yang sama, berarti dalam setahun ada dua kali,” jelasnya.

Terkait dengan rencana TPP di lingkup Pemkab Jombang yang dinilai tebang pilih, sumber bersama ASN lain berharap rencana kenaikan di gelombang kedua ini tidak disetujui, begitupun kenaikan TPP yang lalu agar dibatalkan.

“Harapan kami, kami bisa menuntut aturan sebelumnya agar dibatalkan, agar sama rata untuk semua SKPD,” imbuhnya.

Sementara itu salah satu Camat di Kabupaten Jombang, terkait rencana TPP untuk 3 SKPD diatas, memantik respon yang sama, hanya saja dirinya belum mendapat informasi tersebut.

“Untuk informasi kebenarannya saya belum dengar, hanya saja kalau untuk 3 SKPD saja pasti menjadi rasan-rasan teman-teman ASN lain,”tukas Camat yang tidak dapat disebutkan identitasnya memungkasi.

Dikonfirmasi terpisah, Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang enggan memberikan komentar terkait isu kenaikan TPP tersebut, begitupun Asisten 1 Pemkab Jombang, Purwanto melempar pertanyaan itu untuk ditanyakan kepada Asisten 3 bidang umum.

Ketika di konfirmasi ke Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Subandriyah yang sebelumnya menjabat Kadinkes mengatakan belum mengetahui isu kenaikan TPP pada sejumlah SKPD, dirinya baru saja akan mempelajari hal tersebut.

“Belum tahu, ini aku lagi pelajari aturannya,” jawabnya singkat ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp. (Diana Kusuma/Daniel Eko)