Kunker ke Luar Kota Disaat PPKM Darurat, Aktivis: Nurani DPRD Jombang Mati

JOMBANG, KabarJombang.com – Di tengah pandemi covid-19 serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang lebih memilih pergi kunjungan kerja atau kunker ke luar kota.

Informasi yang dihimpun, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang memilih kunker ke Kulonprogo mulai 5-7 Juli 2021.

Sementara informasi dari anggota DPRD Jombang yang enggan namanya disebutkan mengatakan, agenda kunker dewan telah dirumuskan boleh Banmus (Badan Musyawarah) sebelum adanya PPKM Darurat.

“Informasinya memang ada anggota DPRD yang kunker sudah ada jadwalnya. Seharusnya melihat situasi seperti ini wakil rakyat harusnya juga merasakan empati,” katanya, Selasa (6/7/2021).

Menurutnya keikutsertaan kunker tergantung pada kesadaran masing-masing anggota, mendesak atau tidaknya, serta membahayakan diri ataupun tidak. Bahkan kunker kali ini juga tidak diikuti secara keseluruhan anggota.

Terpisah Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi membenarkan jika ada kunker dan telah berangkat kemarin. Sedangkan ke kota mana saja yang dituju dan siapa saya anggota DPRD yang berangkat pihaknya tidak mengetahui secara pasti.

“Kemarin berangkat, tapi untuk anggota Fraksi PKB dan PPP tidak ada yang ikut karena tidak diperkenankan oleh partainya. Lebih jelasnya tanya pak sekwan untuk nama-nama dan dari fraksinya. Karena fraksi gabungan juga ada yang tidak berangkat misal yang di Fraksi PAN. Kayaknya ke Kulonprogo,” kata Mas’ud Zuremi memmungkasi.

Minta Anggaran Kunker Dialihkan

Ketua LBHAM (Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia), Faizuddin Fil Muntaqobat mengatakan jika anggota legislatif tidak mempunyai rasa keprihatinan serta nuraninya mati. Karena, wakil rakyat lebih memilih kunker ke luar kota saat kondisi pandemi covid-19 merajalela.

“Kondisi di dalam kota diperketat, jualan dibatasi, waktu dibatasi, ini malah ke luar kota apakah tidak membahayakan dan malah tertular di kota lain dan dibawa ke Jombang,” ujarnya pada kabarjombang.com, Selasa (6/7/2021).

Faiz mendorong agar ketua DPRD Jombang bersama Bupati Jombang mengambil kebijakan yang humanis dan menjadikan situasi sebagai keprihatinan bersama. Terlebih anggaran kunker dewan dapat dialihkan kepada masyarakat Jombang yang terdampak PPKM Darurat.

“Saya menyarankan DPRD untuk fokus ke dalam Kabupaten Jombang meninjau masyarakat yang tak terima BLT sama sekali dan mencari solusinya. Kunker tidak ada faedahnya, saya harap Bupati ambil sikap untuk tidak memberikan dana kunker,” imbuhnya.