Dear Rakyat, DPRD Kabupaten Jombang Habiskan Ratusan Juta Sekali Kunker, Hasilnya?

JOMBANG, KabarJombang.com – Anggota DPRD Kabupaten Jombang kembali menggelar bedhol Desa atau kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah Jawa Tengah disaat banjir menerjang wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Menurut informasi yang dihimpun KabarJombang.com dalam sekali kunker bisa menghabiskan anggaran ratusan juta termasuk uang harian (UH) yang diterima anggota dewan.

Maka tidak mengherankan semakin sering melakukan kunjungan kerja, uang harian yang diterima wakil rakyat ini makin banyak. Mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya menuturkan, jika uang harian anggota dewan tahun ini sekitar Rp 300 ribu hingga 400 ribu per harinya.

“Tinggal kalikan saja kunkernya dilaksanakan berapa hari,” ungkapnya kepada KabarJombang.com, Kamis (11/2/2021).

Ia mengatakan dalam sebulan anggota legislatif bisa melakukan kunker hingga tiga kali.

“Saat ini UH-nya makin dikit, secara pasti berapa kurang tau. Dulu saya tahun pertama UH-nya Rp 2 juta, kemudian selama dua tahun aturan baru dapat Rp 360 ribu, baru tahun terakhir dapat Rp 1 juta,” kata dia.

Namun dirinya tidak tau secara pasti berapa anggaran satu kali kunker terkait biaya transportasi dan hotel. Karena itu dikatakanya dibayarkan langsung oleh sekretaris dewan dan diketahui oleh pimpinan komisi.

“Satu kali kunjungan itu kalau diitung-itung sudah mengeluarkan puluhan juta, hitung aja jika kunjungan tiga hari dikali Rp 400 ribu ketemunya sudah Rp 1,2 juta kali 50 anggota DPRD sudah 60 juta itu hanya UH-nya, belum biaya kunker transport dan hotel,” bebernya.

Belum lagi, menurutnya uang harian pimpinan DPRD, sekertaris, hingga ketua komisi, sampai tingkat anggota memiliki upah uang harian yang berbeda. Semakin tinggi jabatan semakin besar upah yang diterima. Terlebih upah akan ditambah jika kunker dilakukan di luar Jawa Timur atau bahkan luar pulau.

Saat dikonfirmasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Pinto menuturkan jika anggota dewan menggelar kunker ke wilayah Jawa Tengah mulai 8 Februari 2021.

“Iya benar mulai tanggal 8,9 dan 10 kunjungan kerja ke Jateng, komisi A ke Karangannyar, komisi B ke Klaten komisi C ke Sukoharjo dan komisi D ke Salatiga,” jelas Pinto ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

DPRD Jombang ‘Bukan’ Wakil Rakyat

Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Aan Anshori menilai anggota DPRD Kabupaten Jombang tidak memperhatikan dan lebih mementingkan kunjungan kerja meski ribuan warga mengungsi karena banjir di Bandarkedungmulyo.

Dimana lembaga legislatif yang seharusnya bisa menampung aspirasi masyarakat untuk penanganan banjir maupun kebutuhan yang diperlukan korban banjir namun tidak demikian. Para anggota dewan yang berjumlah kurang lebih 50 orang memilih pergi dari Kabupaten Jombang dengan alasan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

“Ya mungkin agenda kunjungan itu sudah di set up. Tapi kalau melihat kondisi Jombang yang terkena bencana mulai dari banjir di Kecamatan Kesamben hingga Bandar Kedungmulyo ini mencerminkan atensi DPRD kurang,” kata Aan Anshori.

Aktivis GusDurian ini menuturkan selain kinerja DPRD yang kurang terlihat, anggaran kunjungan kerja legislatif Kabupaten Jombang juga dinilai tidak transparan.

“Nah kenapa toh, kunjungan kerja yang akan dilakukan baik itu anggaran dan lain sebagainya tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat, sekarang kan ada internet, biar seluruh masyarakat itu tau akan ada kunker seperti apa, hasilnya seperti apa,” pungkasnya.