JOMBANG, KabarJombang.com- DPRD Jombang mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menyusul temuan material limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) slag alumunium di kawasan hutan Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Keberadaan material tersebut dinilai memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana aktivitas pembuangan bisa berlangsung tanpa terdeteksi lebih awal.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang sekaligus Anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menilai temuan material limbah slag aluminium menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki struktur pemerintahan hingga tingkat desa. Begitu pula aparat penegak hukum yang mempunyai jajaran sampai tingkat bawah.
Namun, ia menyayangkan dugaan aktivitas pembuangan limbah tersebut baru mencuat setelah adanya temuan material dan gerakan aktivis lingkungan.
“Kalau tidak ada aktivis yang bergerak, masak ya akan dibiarkan saja? Padahal kita punya struktur pemerintah sampai tingkat desa dan juga aparat hukum. Kok bisa itu terjadi? Lalu selama ini ke mana saja mereka?,” ungkap Kartiyono, Kamis (19/11/2026).
Ia menyoroti beredarnya video iring-iringan truk yang diduga mengangkut limbah berbahaya di sejumlah platform media sosial. Ia meminta informasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh untuk mengungkap rangkaian aktivitas pembuangan material tersebut.
Menurutnya, penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan material yang ditemukan di lokasi. Aparat harus menelusuri asal-usul limbah, pihak pengangkut, hingga pemilik atau owner kegiatan yang diduga terlibat.
“Jangan sampai terduga pelaku, bahkan owner dari kegiatan ilegal itu, menghilang begitu saja dan luput dari jerat hukum. Kami berharap segera dilakukan investigasi secara menyeluruh serta ditemukan dan diamankan barang buktinya,” ujarnya.
Kartiyono mengingatkan, keberadaan material limbah B3 tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan maupun masyarakat. Terlebih, material itu ditemukan di kawasan hutan yang ditumbuhi tanaman produktif milik warga, seperti kopi dan durian. Sejumlah tanaman petani dan penggarap lahan dilaporkan turut terkena material tersebut.
“Ini alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap bahaya pencemaran lingkungan. Dampaknya bahkan bisa lebih fatal. Selain merusak ekosistem, juga menyangkut keselamatan jiwa warga setempat,” ucapnya.
Ia menegaskan, penanganan pencemaran lingkungan tersebut tidak boleh dilakukan setengah hati. Ia meminta tidak ada pihak yang dilindungi apabila terbukti terlibat dalam aktivitas pembuangan limbah ilegal.
Menurutnya, kepentingan menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan pihak mana pun.
“Ndak bijak jika kita menutupi atau bahkan melindungi terduga pelaku dengan mengorbankan kepentingan yang lebih luas, terlebih menyangkut keselamatan jiwa manusia dan ekosistem lingkungan,” katanya.
Kabupaten Jombang telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Di antaranya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perda Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.
Kartiyono berharap regulasi tersebut tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi diterapkan secara nyata melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan.
Ia menginginkan persoalan pembuangan material yang diduga limbah B3 di kawasan hutan Wonosalam dibongkar hingga ke akar-akarnya. Kartiyono tidak ingin kawasan Wonosalam maupun wilayah Kabupaten Jombang menjadi sasaran pembuangan limbah berbahaya.
“Ndak rela saya kalau Bumi Jombang dijadikan lumbung limbah berbahaya. Wonosalam dan seluruh Bumi Jombang harus benar-benar kita lindungi dari ancaman yang merusak lingkungan. Bagi Fraksi PKB, persoalan ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.




