JOMBANG, KabarJombang.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sebanyak 45 persen penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2025 tidak tepat sasaran.
Data tersebut, menurut dia, merujuk pada laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri pertemuan bersama ratusan pendamping desa, pendamping PKH, pekerja sosial, dan kepala desa di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026).
“Sebanyak 45 persen itu diterima oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Bukan salahnya pendamping, karena pendamping menerima data yang sudah ada. Tapi faktanya ada salah sasaran,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Ia menambahkan, persoalan salah sasaran tidak hanya terjadi pada PKH dan bantuan sembako, tetapi juga pada sejumlah program subsidi lain seperti elpiji 3 kilogram, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, temuan tersebut mendorong Presiden untuk menginstruksikan penghentian sementara penyaluran guna pembenahan data secara menyeluruh.
“Presiden menyampaikan agar datanya diperbaiki terlebih dahulu,” kata dia.
Pemutakhiran Data Berjenjang
Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial kini melakukan pemutakhiran data secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan, hingga dinas sosial di bawah koordinasi bupati/wali kota, sebelum diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyebut, salah satu langkah yang telah dilakukan yakni ground check terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mendatangi langsung dan berdialog.
“Hasilnya, ditemukan hampir 2 juta KPM yang tidak memenuhi kriteria,” ujar dia.
Ke depan, pemerintah akan memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi terhadap sekitar 33 juta KPM.
Data penerima bansos juga akan disajikan dalam bentuk peringkat kesejahteraan (desil 1–10) dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan oleh BPS.
Digitalisasi dan Fitur Usul Sanggah
Selain pembenahan data, Kemensos juga menyiapkan sistem digital berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang dikembangkan bersama DEN.
Sistem tersebut diharapkan dapat membantu memproses usulan bantuan secara lebih objektif dan transparan.
Gus Ipul menambahkan, masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui fitur “Usul Sanggah” pada aplikasi Cek Bansos. “Bisa mengusulkan warga yang berhak dan menyanggah yang tidak berhak,” kata dia.
