JOMBANG, KabarJombang.com – “Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia,” teriakan dari moderator yang disambut riuh gemuruh dari para peserta yang hadir dalam dialog publik menyongsong pemimpin baru Kabupaten Jombang. Acara tersebut diinisiasi oleh Cipayung Plus sebuah wadah dari perkumpulan organisasi mahasiswa ditambah organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yang ada di Jombang.
Dialog antara para anggota dewan, akademisi, komisioner penyelenggara pemilu dengan para mahasiswa itu, bertempat di Rumah Merdeka Cafe yang berada di Jalan KH Agus Salim No.09, Jombatan, Jombang pada Rabu (19/2/2025) berlangsung hingga larut malam.
Abdul Malik selaku perwakilan, Cipayung plus memiliki harapan besar dari semua pihak yang hadir. Baik dari mahasiswa, tokoh politik, maupun pemerintah, semuanya berharap bahwa kepemimpinan baru Kabupaten Jombang dapat mengatasi berbagai tantangan dan memajukan Kabupaten Jombang, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
“Acara ini menjadi ajang yang sangat penting untuk menggali ide dan solusi bagi masa depan Kabupaten Jombang, serta mempererat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam mewujudkan kemajuan bersama,” ujarnya.
Zani, Komisioner Bawaslu Jombang sebelumnya memberikan apresiasi tinggi terhadap keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi pada Pemilu dan Pilkada 2024 kemarin.
“Kami berharap bahwa kedepannya mahasiswa tidak hanya berperan dalam pengawasan proses demokrasi, tetapi juga mampu mengawasi kinerja anggota dewan dan pemimpin Kabupaten Jombang selama lima tahun mendatang,” harapnya.
Ayatullah Khumaini, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jombang, turut juga memberikan sambutan. Ia mengungkapkan bahwa forum dialog ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas pendidikan politik mahasiswa dan memperkuat pemahaman terkait pemilu dan pilkada yang sudah disosialisasikan KPU Jombang kepada masyarakat.
“Dengan dialog ini kami berharap bisa dijalankan secara intensif sehingga memberi dampak positif pada kelancaran pesta demokrasi yang aman, damai, dan sukses,” ungkapnya.
Mukari, selaku perwakilan dari akademi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Darul Ulum Jombang, dalam paparannya menyoroti beberapa hal terkait kepemimpinan dan potensi Kabupaten Jombang.
Ia mengungkapkan bahwa seorang pemimpin yang ideal adalah yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi untuk membawa masyarakat menuju kemajuan. Ia juga mengingatkan bahwa forum ini bisa menjadi masukan yang berguna bagi DPRD Jombang dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
“Kabupaten Jombang memiliki potensi luar biasa, terutama dalam hal toleransi dan akulturasi budaya. Sebagai daerah kelahiran Nahdlatul Ulama, Jombang menjadi contoh daerah yang moderat dan bisa menjadi rujukan dunia,” paparnya.
Namun, ia juga menyebutkan beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan rendahnya minat investor. Ia mengusulkan perlunya studi banding ke daerah-daerah yang sudah berkembang guna memaksimalkan potensi yang ada.
Sementara itu, Donny Anggun, Wakil Ketua DPRD Jombang. menanggapi tentang pentingnya peran Cipayung Plus dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi Jombang ke depan. Ia menekankan bahwa DPRD Jombang sering kali terhambat oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Untuk itu, peran serta masyarakat dan mahasiswa sangat kami butuhkan dalam mengawal langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjalankan roda kemepimpinan 5 tahun mendatang,” ucapnya.
Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menambahkan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemimpin baru yang akan menjabat selama lima tahun mendatang.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun DPRD memiliki keterbatasan dalam pengawasan karena peraturan dari Kemendagri, tetap diperlukan peran aktif masyarakat untuk memastikan visi dan misi kampanye kepala daerah dapat terealisasi dengan baik.
“Kami menyadari memang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang, yang saat ini masih kurang memadai. Ia memberikan contoh konkret seperti bencana banjir yang membutuhkan normalisasi sungai, di mana sering kali harus berhadapan dengan masalah birokrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi,” katanya.
Tak ketinggalan Muhammad Ishomuddin Haidar, Anggota DPRD Jombang, turut menyampaikan pandangannya terkait tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin baru Kabupaten Jombang. Ia mengingatkan bahwa resesi global, pandemi COVID-19, serta kebijakan pemangkasan anggaran yang diterbitkan pemerintah pusat pada 2025, akan menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa menemukan solusi untuk menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan saat kampanye, meskipun dengan kondisi anggaran yang lebih terbatas,” terangnya.
Diskusi dilanjut dengan saling tanya jawab antar para peserta yang hadir dengan para narasumber. Berbagai pembahasan muncul dalam dialog tersebut diantaranya mulai dari pendidikan, infrastruktur, pertanian, hingga visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih.
