JOMBANG, KabarJombang.com – Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Ama Siswanto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Dinas Pertanian segera melakukan pendataan terhadap petani yang mengalami kerugian akibat banjir di Kecamatan Ploso. Banjir tersebut dipicu oleh meluapnya Kali Marmoyo yang kembali merendam lahan pertanian dan mengancam gagal panen.
Ama Siswanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai pendataan akurat menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui tingkat kerugian yang dialami petani.
“Pendataan harus segera dilakukan agar kerugian petani bisa diketahui secara pasti,” ujar Ama, Minggu (18/1/2026).
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran langsung Dinas Pertanian di lapangan guna memastikan jumlah petani serta luasan lahan yang terdampak banjir.
Selain itu, Ama mendorong adanya kajian menyeluruh terkait penyebab banjir yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Ploso. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan struktural yang belum tertangani secara optimal.
“Jangan sampai kejadian ini terus berulang dan petani selalu menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Ama mengungkapkan, di sekitar area persawahan terdampak terdapat sejumlah kawasan industri. Salah satunya berada di sekitar pabrik Cheil Jedang yang sebelumnya memiliki sudetan air menuju Sungai Brantas sebagai upaya mengurangi genangan.
“Sekitar tiga tahun lalu, sudetan itu cukup membantu mengurangi banjir di area persawahan,” jelasnya.
Namun, dengan kembali terjadinya banjir yang merendam ratusan hektare sawah tahun ini, ia menilai Pemkab Jombang perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk mengkaji apakah aktivitas industri di kawasan tersebut berpengaruh terhadap sistem irigasi dan aliran air di wilayah Ploso.
“Perlu dikaji apakah aktivitas industri ikut mengganggu saluran irigasi pertanian,” tambahnya.
Ama mengingatkan agar pembangunan sektor industri tidak sampai mengorbankan sektor pertanian, terutama jika berdampak pada terganggunya aliran air yang memicu banjir di lahan sawah. Hal tersebut dinilainya bertentangan dengan program nasional swasembada pangan.
“Pemerintah pusat jelas mendorong swasembada pangan. Jangan sampai petani justru dikorbankan,” tandasnya.
Ia juga meminta Dinas Pertanian Jombang menyiapkan langkah penanganan jangka panjang agar banjir tidak terus menjadi ancaman tahunan bagi petani.
“Solusi jangka panjang harus diprioritaskan agar petani bisa bertani dengan aman dan berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, sekitar 130 hektare lahan pertanian di Kecamatan Ploso terdampak banjir akibat luapan Kali Marmoyo. Meski genangan air mulai berangsur surut, potensi banjir susulan masih ada mengingat curah hujan di wilayah hulu masih cukup tinggi.
Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Ploso, Syaifuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan awal terhadap lahan yang terendam.
“Total lahan pertanian yang terdampak mencapai sekitar 130 hektare,” ujar Syaifuddin, Sabtu (17/1/2026).
Ia merinci, banjir melanda tiga desa dengan dampak terluas berada di Desa Gedongombo sekitar 70 hingga 80 hektare. Sementara Desa Jatigedong terdampak sekitar 30 hektare, serta sebagian sawah di Desa Ploso yang berbatasan langsung dengan Jatigedong.
Menurutnya, air mulai surut seiring menurunnya intensitas hujan. Namun hingga kini masih terdapat lahan yang tergenang sehingga tingkat kerusakan tanaman belum dapat dipastikan secara keseluruhan.
“Masih ada sawah yang terendam, sehingga belum bisa dipastikan berapa luas tanaman yang gagal panen,” pungkasnya.
