JOMBANG, KabarJombang.com – Daerah pinggiran di Kabupaten Jombang dipetakan wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026.
Langkah pemetaan ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang sebagai upaya antisipasi dini dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring berkurangnya intensitas hujan.
Supervisor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Jombang, Stevie Maria, merinci wilayah yang menjadi perhatian khusus tersebut.
“Untuk potensi kekeringan berada di Kecamatan Bareng dan Wonosalam. Sedangkan di wilayah utara Brantas meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan. Untuk kebakaran hutan dan lahan berada di Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Meski potensi tersebut ada, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Filipe Diaz Quintas, menyoroti bahwa kondisi kekeringan di Jombang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang membaik berkat intervensi masif Pemerintah Kabupaten.
“Sejak tahun 2020 sampai 2026, intervensi pemerintah daerah sudah sangat masif. Hasilnya, bencana kekeringan nyaris nol kejadian. Bahkan sejak tahun 2023 tidak ada lagi bencana kekeringan di Kabupaten Jombang,” ungkap Wiku.
Ia menambahkan, gangguan distribusi air pada tahun 2024 yang sempat terjadi hanyalah kendala teknis pompa, bukan bencana kekeringan.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, saat ini BPBD tengah mengusulkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran.
“Setelah SK Bupati terbit, kami akan menerbitkan surat edaran tentang kesiapsiagaan masyarakat, OPD, dan seluruh komponen di Kabupaten Jombang agar siap menghadapi bahaya kekeringan dan kebakaran,” ujar Wiku.
Selain aspek administratif, BPBD memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana penanggulangan bencana, termasuk menyiagakan tim Pemadam Kebakaran.
“Kami siapkan semuanya untuk melakukan penanganan, baik untuk kekeringan maupun kebakaran hutan, lahan, dan lainnya,” tambah Wiku.
Jika bencana nantinya melebihi kapasitas daerah, BPBD Jombang juga telah menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB. Dalam upaya mitigasi, BPBD menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan dan rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah korsleting. Stevie Maria menambahkan bahwa kesiapsiagaan warga merupakan faktor kunci.
“Kesiapsiagaan yang paling utama adalah dari masyarakat itu sendiri. Penanganan awal bisa dilakukan oleh warga, dan jika tidak mampu, laporan cepat bisa disampaikan melalui layanan kedaruratan 112 maupun kanal media sosial resmi BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang,” imbuhnya.
