JOMBANG, KabarJombang.com — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kabupaten Jombang meminta Pemerintah Kabupaten Jombang agar lebih berhati-hati dan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam merancang serta mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua HIPPI Jombang, Maulana Syahiduzzaman, atau akrab disapa Gus Maman menilai bahwa penyusunan APBD perlu dilandasi evaluasi menyeluruh dan penentuan skala prioritas yang jelas. Menurutnya, anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat seharusnya digunakan untuk menjawab kebutuhan paling mendesak di tengah masyarakat.
“APBD bukan sekadar daftar proyek. Setiap alokasi anggaran harus benar-benar memberi dampak nyata bagi warga,” ujar Gus Maman saat dikonfirmasi pada, Rabu (4/2/2026).
Ia menyoroti rencana pemerintah daerah yang memasukkan 12 proyek strategis ke dalam APBD 2026. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan industri Kecamatan Kabuh dan Tapen, wilayah utara Sungai Brantas, dengan nilai anggaran sekitar Rp2,03 miliar.
Menurutnya, apabila pembangunan PJU tersebut ditujukan untuk menunjang kawasan industri, maka pembiayaannya tidak harus sepenuhnya bersumber dari APBD. Ia menyebut masih banyak alternatif pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan.
“Pendanaan bisa melalui CSR perusahaan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, atau dukungan dari pemerintah provinsi. APBD sebaiknya difokuskan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Mantan aktivis HMI itu juga menilai penggunaan dana CSR perusahaan akan lebih tepat sasaran, sehingga anggaran daerah dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang masih tertinggal.
Ia mencontohkan ruas jalan Mojoagung–Mojolegi yang berada di kawasan dengan aktivitas industri cukup padat. Menurutnya, pembangunan dan perawatan infrastruktur di wilayah tersebut sangat memungkinkan melibatkan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial.
“Dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar, pemerintah bisa memperbaiki banyak ruas jalan lain yang kondisinya rusak dan sangat dibutuhkan warga,” tegasnya.
Mantan Staf Khusus Ketua PBNU pada masa kepemimpinan KH Said Aqil Siradj ini juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah perlu disikapi secara bijak, mengingat adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
