JOMBANG, KabarJombang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Jombang mempertanyakan urgensi rencana pengadaan kendaraan dinas berupa sepeda motor bagi kepala desa dalam program Desa Mantra. Menurut F-PKB, kebijakan tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak dibanding berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat desa.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M Subaidi Muctar, mengatakan pihaknya belum melihat sisi strategis dari pengadaan motor operasional tersebut. Ia menilai anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan warga.
“Jika itu dianggap sebagai kebijakan strategis oleh bupati, tentu menjadi kewenangan beliau. Namun kami tidak melihat urgensinya,” ujar Subaidi saat dikonfirmasi, Kamis (12/2/2026).
Sejak awal, lanjutnya, fraksi PKB mendorong agar alokasi anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penanganan pengangguran yang dinilai lebih mendesak.
Menurut Subaidi, persoalan pengangguran, masalah sosial, hingga pembangunan sarana dan prasarana desa masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dan dukungan anggaran memadai.
“Anggaran daerah semestinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
F-PKB juga mengaku telah melakukan pengecekan ke sejumlah desa untuk mengetahui kebutuhan riil terkait kendaraan operasional kepala desa. Dari hasil komunikasi tersebut, pelayanan pemerintahan desa dinilai tetap berjalan tanpa tambahan kendaraan baru.
“Dari hasil komunikasi kami dengan beberapa desa, pengadaan motor itu tidak terlalu mendesak,” kata Subaidi.
Sikap fraksi tersebut, lanjutnya, telah disampaikan dalam berbagai forum resmi DPRD, termasuk rapat paripurna. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati kewenangan kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
“Itu tetap menjadi ranah bupati. Kami hanya menyampaikan pandangan bahwa masih ada program yang lebih prioritas,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program pengadaan sepeda motor untuk kepala desa tetap akan dilaksanakan. Bupati Jombang, Warsubi, menyebut kebijakan tersebut bertujuan menunjang mobilitas serta meningkatkan efektivitas pelayanan di tingkat desa.
Ia menegaskan proses pengadaan harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. Untuk itu, Pemkab meminta pendampingan dari aparat penegak hukum (APH), baik dari kecamatan, kejaksaan, maupun kepolisian.
“Saya ingin prosesnya transparan dan akuntabel, sehingga perlu pendampingan dari APH,” ujar Warsubi.
Bupati juga mengingatkan pemerintah desa agar tetap mengedepankan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Desa dipersilakan membeli sepeda motor jenis PCX sesuai kebutuhan dengan harga paling ekonomis. Jika terdapat sisa anggaran, dana tersebut dapat dimasukkan ke dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Yang penting manfaatnya jelas untuk menunjang pelayanan masyarakat,” katanya.
Dalam program Desa Mantra, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sekitar Rp800 juta hingga Rp1 miliar untuk setiap desa. Dana tersebut diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan dan sarana prasarana pemerintahan desa, termasuk pengadaan kendaraan operasional.
